Page 10 - BULETIN 1141
P. 10

BULETIN
            BULETIN            Parlementaria  Nasim Khan Dorong



    KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Skema Kemitraan





                                              dalam Industri



                                                   Rumah Tangga







                                                                               “Moreover, ini salah satu upaya
                                                                            lanjutan yang dapat membesarkan
                                                           Anggota Komisi VI DPR RI   UMKM ke tingkat selanjutnya. Sebab,
                                                           Nasim Khan. Foto: Andri/Man
                                                                            terkadang untuk masuk ke ritel atau
                                                                            supermarket besar, UMKM itu sudah
                                                                            diperlakukan layaknya industri besar
                                                                            dengan biaya yang tinggi. Jadi kalau
                                                                            tidak dengan cara seperti ini, UMKM
                                                                            tidak akan mampu bersaing dengan
                                                                            perusahaan besar,” terang politisi Partai
                                                                            Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. 
                                                                               Untuk diketahui, pada Pasal 6
                                                                            Perpres Nomor 10 Tahun 2021, diatur
                      nggota Komisi VI DPR                                  ketentuan bahwa dalam bidang usaha
                      RI Nasim Khan meminta                                 persyaratan tertentu, investasi dapat
                      pemerintah segera                                     dilakukan oleh semua investor yang
            A mencabut aturan yang          UMKM ITU SUDAH                  memenuhi persyaratan penanaman
            mengizinkan industri besar bisa   DIPERLAKUKAN                  modal untuk PMDN tak hanya koperasi
            masuk di sektor industri rumah tangga   LAYAKNYA INDUSTRI       dan UMKM. Kemudian, Dalam lampiran
            seperti industri rempeyek, keripik   BESAR DENGAN BIAYA         III Perpres tersebut, tertuang bahwa
            dan sejenisnya. Apabila pemerintah   YANG TINGGI. JADI          bidang usaha industri kerupuk, keripik,
            keukeuh, setidaknya pengusaha besar   KALAU TIDAK DENGAN        peyek dan sejenisnya masuk daftar
            diberikan syarat untuk melakukan                                bidang usaha persyaratan tertentu,
            kemitraan dengan para pelaku UMKM   CARA SEPERTI INI, UMKM      dengan syarat penanaman modal dalam
            yang sudah terlebih dahulu bermain di   TIDAK AKAN MAMPU        negeri (PMDN) 100 persen. 
            usaha tersebut.                 BERSAING DENGAN                    Sementara itu, dalam aturan
               “Apabila pemerintah mengizinkan   PERUSAHAAN BESAR           Perpres yang lama Nomor 44 tahun
            perusahaan besar masuk ke bisnis                                2016 tentang Daftar Bidang Usaha
            rumah tangga, syaratnya, misalnya                               yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
            dengan mengajak kerja sama industri-  UMKM kerupuk, keripik, rempeyek dan   Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
            industri kecil yang selama ini sudah   sejenisnya yang mengalami kendala   Penanaman Modal. Industri kerupuk,
            berkecimpung di dunia produksi   pemasaran ke retail-retail besar. Dengan   keripik, peyek dan sejenisnya hanya
            kerupuk, keripik, ukiran, dan sejenisnya.   kerja sama antara industri besar   dikhususkan untuk pelaku usaha UMKM.
            Dengan adanya skema itu, maka   dengan pelaku UMKM, diharapkan   Hal tersebut sebagaimana tertuang
            diharapkan akan meningkatkan investasi   para pengusaha besar bisa membantu   dalam lampiran II Nomor 84 dengan
            di bidang tersebut,” katanya di Gedung   mencari jalan keluar kesulitan para   kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
            DPR RI, Jakarta, Rabu (10/3).   pelaku UMKM seperti memasarkan   Indonesia (KBLI) Nomor 10794 dengan
               Selama ini, lanjut Nasim, ia sering   produknya ke supermarket-   persyaratan ‘Dicadangkan Untuk
            mendengar keluhan para pelaku   supermarket besar.              UMKMK’.    er


            10   Nomor 1141/III/III/2021  •  Maret 2021                                                                                                                                                 Nomor 1141/III/III/2021  •  Maret 2021  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15