Page 15 - BULETIN 1141

BULETIN Parlementaria

Baleg Bersama Pemerintah Cabut
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Prioritas 2021
RUU Pemilu dari Prolegnas

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, perwakilan DPD RI dan Menkumham menandatangani daftar Prolegnas Prioritas 2021. Foto: Runi/Man

adan Legislasi (Baleg) DPR rapat di Gedung Nusantara II, Senayan aspirasi dan keinginan pengusul RUU
RI telah menyempurnakan Jakarta, Selasa (9/3). tentang Larangan Minuman Beralkohol
daftar Program Legislasi Politisi Fraksi Partai Gerindra ini (Minol) yang semula diusulkan Anggota
B Nasional (Prolegnas) Prioritas menjelaskan, berdasarkan kesepakatan DPR RI menjadi diusulkan oleh Baleg.
Tahun 2021 dalam Rapat Kerja bersama fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat Lebih lanjut legislator dapil Sulawesi
DPD dan perwakilan pemerintah, yakni dari pimpinan Komisi II selaku pengusul Tengah itu menyebutkan penyusunan
Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini RUU, maka DPR RI melalui Baleg akan dan pembahasan Prolegnas RUU
menyetujui untuk mengeluarkan revisi menarik dan mengeluarkan revisi UU Prioritas Tahun 2021 ini telah disetujui
Undang-Undang tentang Pemilihan Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas tahun ini. Selain itu Fraksi-Fraksi di DPR RI turut
Prioritas tahun ini. Dalam Rapat tersebut disepakati menyuarakan pandangannya terkait
Ketua Baleg DPR RI Supratman RUU tentang Pemilu dikeluarkan dari perubahan Prolegnas Tahun 2021.
Andi Atgas mengatakan, Rapat Kerja daftar Prolegnas Prioritas dan digantikan Yang mana ada beberapa catatan
ini diagendakan sebagai amanat dengan RUU tentang Perubahan Kelima seperti Fraksi Partai Demokrat dan
dari keputusan Rapat Bamus yang atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Fraksi PKS yang tidak menyetujui
masih menunda penetapan Prolegnas 1983 tentang Ketentuan Umum dan keluarnya revisi UU Pemilu dari
RUU Prioritas 2021. “Mengingat Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang Prolegnas. Sementara Fraksi Partai
perkembangan dan perubahan arah diusulkan oleh Pemerintah. Sehingga Golkar mengusulkan untuk menambah
politik legislasi yang terjadi khususnya total rancangan regulasi yang masuk satu Rancangan Undang-Undang (RUU)
yang terkait dengan keberadaan dalam Prolegnas tetap berjumlah 33 yakni RUU Ketentuan Umum dan Tata
RUU tentang Pemilihan Umum dalam RUU. Cara Perpajakan (KUP) agar dapat
Prolegnas RUU prioritas,” ujarnya dalam Di samping itu sesuai dengan masuk ke dalam Prolegnas. ah/sf

14 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 15