Page 17 - BULETIN 1141

BULETIN Parlementaria

DPR Dukung Penuh Upaya

Pemberantasan Korupsi

Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera usai FGD di Bogor, Jawa Barat. Foto: Alfi/Man

akil Ketua Badan Kerja Sejahtera (PKS) itu menilai, saat ini KPK sektor swasta, gratifikasi, perdagangan
Sama Antar Parlemen sudah menjadi best practice atau menjadi pengaruh dan lainnya,” papar Johan.
(BKSAP) DPR RI Mardani salah satu rujukan dunia, sebagaimana Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
W Ali Sera menekankan terjadi dalam periode tahun 2012 hingga memaparkan, KPK secara konstitusional
bahwa parlemen mendukung sepenuhnya 2014. Sejumlah negara seperti Brazil sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019
segala bentuk upaya pemberantasan dan Malaysia bahkan menjadikan KPK bertugas untuk melakukan tindakan
korupsi. Sebagai Anti-Corruption Agency sebagai salah satu referensi dalam pencegahan, koordinasi dengan
(ACA) di Indonesia, Komisi Pemberantasan membangun dan mengembangkan instansi berwenang melaksanakan
Korupsi (KPK) pun bekerjasama secara lembaga antikorupsi di negaranya pemberantasan tindak pidana korupsi
erat bersama parlemen. Mengingat masing-masing. (tipikor) dan instansi pelayanan
keduanya adalah dua sayap, maka Anggota BKSAP DPR RI Johan Budi publik. Selain itu, KPK juga memonitor
tidak bisa KPK bekerja sendiri dengan menyampaikan pengalamannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara,
menegasikan parlemen, atau parlemen mantan Plt Pimpinan KPK (20215) dan juga melakukan supervisi, penyelidikan,
bekerja dengan mengkerdilkan KPK. mantan Juru Bicara Istana (2016-2019). penyidikan dan penuntutan tipikor, serta
“DPR men-support sepenuhnya Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, melaksanakan penetapan hakim dan
aktivitas antikorupsi. Dalam pertemuan posisinya saat ini sebagai Anggota Komisi putusan pengadilan yang memperoleh
hari ini, Anggota DPR yang hadir III DPR RI memiliki sejumlah prioritas kekuatan hukum tetap.
semua menunjukkan komitmennya desain hukum ke depan. “Strategi saat ini adalah pendidikan
terkait kesamaan frekuensi (untuk “Komisi III saat ini tengah yakni agar orang tidak ingin korupsi,
pemberantasan korupsi),” kata Mardani menyusun roadmap legislasi dengan pencegahan supaya orang tidak bisa
usai mengikuti FGD yang digelar BKSAP fokus pada RUU KUHP, RUU KUHAP, korupsi, dan penegakan hukum dengan
DPR dengan Westminster Foundation for RUU PAS dan RUU Kelembagaan. sasaran orang takut untuk korupsi. KPK
Democracy (WFD) bertajuk ‘Berkaca pada Salah satu upaya mengenai revisi mengharapkan DPR berperan dalam
Interaksi antara Parlemen dan Lembaga KUHP memiliki tujuan untuk perbaikan pemberantasan korupsi, termasuk
Anti-Korupsi dalam Pemberantasan pidana materiil di bidang korupsi untuk mengatur kelembagaan, tugas dan
Korupsi’di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/3). mengisi gap UNCAC. RUU Tipikor juga wewenang lembaga pemberantasan
Adapun pekerjaan rumah selanjutnya, didorong untuk bisa menerapkan hal-hal korupsi, mengatur definisi dan sanksi
terkait bagaimana membuat lembaga seperti illicit enrichment, penyuapan di tipikor dalam hukum pidana dengan
antikorupsi tetap transpean dan organisasi dan pejabat asing, korupsi memperhatikan keselarasan dengan
akuntabel. Politisi Partai Keadilan di sektor swasta swasta, korupsi di UNCAC,” kata Ghufron. alw/sf

16 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 17