Page 20 - BULETIN 1141

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Realokasi Program PEN untuk
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UMKM Harus Transparan

unculnya pandemi
Covid-19 setahun
yang lalu berdampak
M negatif terhadap
UMKM. UMKM yang dikenal tangguh
dalam menghadapi krisis moneter
1998 dan krisis finansial global 2008
akhirnya pun menjadi tidak berdaya
akibat pandemi ini. Berdasarkan studi
Bappenas (2020) dengan melakukan
sampling 2.535 UMKM dari berbagai
wilayah Indonesia, pandemi Covid-19
ini menurunkan pendapatan UMKM
sebesar 40-80 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat
Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
(PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat
Jenderal DPR RI Helmizar saat
memberikan sambutan dalam diskusi
dengan dengan perwakilan BPKP Pusat,
INDEF, BPKP Provinsi Jawa Barat dan
peneliti BK Setjen DPR RI, di Cianjur,
Jawa Barat, Selasa (9/3).
“Pemerintah telah merespons
kondisi tersebut dengan menetapkan Foto bersama Kepala PKAKN BK DPR RI Helmizar usai diskusi dengan perwakilan BPKP Pusat, INDEF, BPKP Provinsi
Jawa Barat dan peneliti BK Setjen DPR RI. Foto: Singgih/Man
kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Adapun alokasi dana program
PEN untuk UMKM di tahun 2020 Perkembangan pada tahun 2021, PKAKN yaitu Bantuan Produktif Usaha
sebesar Rp123,46 triliun,” ungkap Helmi. Pemerintah mengalokasikan anggaran Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah
Lebih lanjut, Helmi menyampaikan PEN untuk mendukung UMKM dan Tambahan TA 2020, dan Stimulus Modal
bahwa berdasarkan keterangan dari pembiayaan korporasi sebesar Kerja yang bersumber dari refocussing
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Rp156,06 triliun,” ungkapnya. APBD,” imbuh Helmi.
dan Menengah (UKM) per 25 Januari “Untuk itulah, Pusat Kajian BPUM merupakan stimulus yang
2021, pagu awal program pemulihan Akuntabilitas Keuangan Negara pendanaannya bersumber dari APBN
UMKM TA 2020 adalah Rp123,75 Badan Keahlian DPR, memandang pemerintah pusat TA 2020 dengan
triliun kemudian pagu direvisi menjadi perlu melakukan konfirmasi dan total anggaran Rp28,8 triliun dan
Rp116,31 triliun (Outlook Kemenkeu pendalaman mengenai permasalahan dibagikan kepada 12 juta pelaku usaha
Per 17 Desember 2020) dengan nilai dalam pengelolaan program Pemulihan mikro yang belum pernah mendapat
realisasi mencapai Rp110,75 triliun Ekonomi Nasional (PEN) bagi UMKM pembiayaan perbankan senilai Rp2,4
(95,22 persen). di masa pandemi Covid-19, sebagai juta (satu kali), sedangkan untuk DID
“Besarnya anggaran PEN tersebut masukan dalam rangka penyusunan Tambahan TA 2020 merupakan bagian
tentunya harus direalisasikan dengan kajian terkait akuntabilitas PEN bagi dari Transfer ke Daerah dengan alokasi
transparansi dan akuntabilitas yang UMKM,” ujar Helmi. Rp5 triliun yang ditujukan khusus untuk
tinggi terutama di tengah situasi “Terdapat 3 kebijakan dalam PEN penanganan Covid-19 dan pemulihan
yang sulit akibat pandemi Covid-19. yang dikaji sisi akuntabilitasnya oleh ekonomi di daerah. skr/sf

20 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 21