Page 14 - BULETIN 1141

BULETIN
BULETIN Parlementaria Menkeu Harus

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Turun Tangan Atasi

Dugaan Suap di

Ditjen Pajak

untuk penanganan pandemi Covid-19,
namun ada oknum di Ditjen Pajak yang
Anggota Komisi menyalahgunakan wewenangnya
XI DPR RI Heri
Gunawan. Foto: untuk meraup keuntungan pribadi
Arief/Man
dan kelompok,” sesal Ketua Kelompok
Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR ini.
Perlu diketahui, lanjut Hergun,
APBN 2020 dan APBN 2021 dipatok
defisit Rp1.000 triliunan merupakan
perbandingan antara penerimaan
pajak terhadap Produk Domestik Bruto.
“Dalam sepuluh tahun terakhir rasio
pajak mengalami penurunan. Pada
2010 masih di level 12,9 persen. Namun,
pada 2018 turun menjadi 11,4 persen.
Tahun 2019 turun kembali menjadi
10,73 persen. Sementara pada 2020
diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di
2021 sebesar 8,18 persen,” papar Wakil
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Menurut mantan Wakil Ketua
PK tengah mengusut agar pajak perusahaan yang dimaksud Komisi VI DPR ini, perlu ada reformasi
dugaan kasus suap puluhan bernilai rendah. birokrasi di Kemenkeu. Dan reformasi
miliar di Direktorat Jenderal Ditambahkan Hergun, KPK telah birokrasi itu harus dibarengi dengan
K (Ditjen) Pajak, Kementerian melakukan penggeledahan dan pertanggungjawaban pimpinannya
Keuangan (Kemenkeu). Kasus suap berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menekan tindakan koruptif. Jika
tersebut diduga melibatkan pejabat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa seorang pegawai melakukan korupsi,
di Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Sri perusahaan yang diduga menyuap pimpinannya harus dicopot.
Mulyani Indrawati harus turun tangan. pemeriksa pajak. Legislator “Ingat, ini bukan kasus baru. Dugaan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri daerah pemilihan Jawa Barat IV itu suap di Kemenkeu ini menunjukkan
Gunawan (Hergun) mengungkapkan menyerukan agar Menkeu Sri Mulyani bahwa kementerian tersebut harus
hal ini dalam keterangan persnya, membersihkan Ditjen Pajak dari meningkatkan lagi pengawasan
Rabu (3/3). Mengutip pernyataan oknum yang memanipulasi pajak. terhadap para pegawainya. Sudah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, “Proses hukum tetap dilakukan seharusnya Kemenkeu mengatur
penyidik KPK sedang memproses oleh KPK. Namun, Menteri kembali manajemen antisuap para
kasus ini dengan mengumpulkan Keuangan memiliki tanggung jawab pegawai serta meningkatkan kembali
alat bukti untuk menetapkan menempatkan birokrasi yang bersih komitmen para petugas pajak serta
tersangkanya. Modusnya kata Hergun, di Ditjen Pajak. Ini sungguh ironis. pemeriksaan LHKPN pegawai Ditjen
pengurusan pajak sebuah perusahaan Negara sedang kekurangan dana Pajak,” seru Hergun. mh/es

14 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 15