Page 20 - BULETIN 1263
P. 20
BULETIN Parlementaria
Andreas Susetyo Tagih Tindak
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Lanjut Bappenas Bahas RPJPN
2025-2045
nggota Komisi
XI DPR RI Artinya kalau untuk terlewat ditujukan agar Capres dan
Cawapres bisa menjadikan
bagaimana implikasi dari RPJPN
Andreas Eddy ini?” tanya anggota Badan RPJPN 2025-2045 menjadi
Susetyo menagih Legislasi ini kepada Menteri rujukan penyusunan visi
A tindak lanjut PPN/ Kepala Bappenas yang dan misi. Dengan begitu
Kementerian PPN/ Bappenas hadir dalam rapat. pemerintah berharap akan
atas pertanyaannya pada 19 Juni Dalam kesempatan yang terjadi sinkronisasi sekaligus
2023 terkait pembahasan Rencana sama, Menteri PPN/ Kepala terbukanya ruang kreasi
Pembangunan Jangka Panjang Bappenas memberikan dalam penyusunan kebijakan.
Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal penjelasan bahwa undang- Bappenas sendiri berharap
tersebut dilontarkannya dalam undang RPJPN 2025-2045 RPJPN 2025-2045 dapat
rapat kerja membahas Rencana awalnya masuk dalam rampung pada tahun 2023 ini.
Kerja dan Anggaran Kementerian Prolegnas 2024. Atas direktif uc/rdn
PPN/Bappenas di Gedung presiden, RPJPN 2025-2045 agar
Nusantara I, Senayan Jakarta pada dibahas di tahun 2023. Adapun
Senin, (11/9). tahapan-tahapan pembahasan
“Prakarsa Kementerian PPN RUU RPJPN 2025-2045 baru
Bappenas telah disusun sejak bisa dilakukan setelah adanya
Desember 2022 dan diharapkan persetujuan dalam rapat
dapat disahkan paling lambat paripurna beberapa waktu silam.
pada bulan September tahun Mengenai pengesahan
2023, sebelum pencalonan RPJPN 2025-2045 awalnya
Pasangan calon presiden dan diharapkan rampung sebelum
calon wakil presiden pada 19 masa pendaftaran calon
Oktober 2023. Sekarang sudah presiden, Kepala Bappenas
11 September, Pak,” tanyanya menuturkan bahwa hal tersebut
seraya membaca jawaban tertulis
yang diberikan Bappenas atas Anggota Komisi XI DPR RI
pertanyaannya yang lalu. Andreas Eddy Susetyo.
Politisi PDI-P ini lantas
mengingatkan bahwa jawaban
yang diberikan Bappenas
atas pertanyaannya terkait
pembahasan RPJPN merupakan
jawaban resmi. Ia pun lantas
menyoroti dan mempertanyakan
implikasi batasan waktu yang
dikaitkan dengan pendaftaran
calon presiden seperti yang tertera Scan QR
untuk berita
pada jawaban Bappenas. selengkapnya
“Saya menggaris bawahi
ini ‘disampaikan‘ sebelum FOTO: DEP/PDT
pencalonan pasangan (presiden),
20 Nomor 1263/II/IX/2023 • September 2023
