Page 22 - BULETIN 1263

BULETIN Parlementaria

Bahas Transformasi Indonesia,
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Baleg Terima Usulan Prolegnas

Prioritas Tahun 2024

BALEG adan Legislasi (Baleg)
DPR menerima usulan
tambahan usulan
Rancangan Undang-
B Undang (RUU) dari
Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI. Usulan
yang disampaikan tersebut akan
dipertimbangkan untuk dimasukkan
dalam penyusunan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun
2024 oleh Baleg DPR dalam rapat
panja mendatang.
Demikian pernyataan tersebut
disampaikan oleh Ketua Baleg DPR
Supratman Andi Agtas dalam Rapat FOTO: MCN/PDT
Kerja dengan Wakil Menteri Hukum
dan HAM Edward Omar Sharif Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (kanan) disela-sela Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Edward Omar Sharif Hiariej dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Dedi Iskandar Batubara
Undang-Undang (PPUU) DPD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).
Dedi Iskandar Batubara di Gedung
Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin perekonomian dan penopang pengganti UU Nomor 25 tahun
(11/9). perekonomian nasional walaupun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan
“Setiap masing-masing usulan tidak menjadi ibu kota negara. RUU Tentang Pemerintahan Digital.
tersebut akan kami bahas kembali, Selain itu, Edward juga meminta Dedi memaparkan bahwa 2
untuk evaluasi kedua Prolegnas RUU DPR melalui Baleg DPR turut (dua) RUU tersebut krusial untuk
Prioritas tahun 2023 dan penyusunan memprioritaskan RUU Tentang disusun lebih lanjut lantara demi
Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024 Perubahan atas UU Nomor 37 penyelenggaraan pemerintahan,
akan dibahas dalam rapat panja,” Tahun 2008 mengenai Ombudsman baik tingkat pusat maupun daerah,
tutur Supratman saat memimpin Republik Indonesia dan RUU Tentang bisa terlaksana secara mangkus
agenda tersebut. Perubahan Kedua atas UU Nomor dan sangkil yang sesuai dengan
Diketahui, Wakil Menteri Hukum 22 Tahun 2004 mengenai Komisi dinamika perubahan budaya
dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej Yudisial. Ia berharap masing-masing masyarakat dan teknologi terkini.
mengusulkan kembali penambahan RUU tersebut masuk ke dalam daftar Di sisi lain, ia berharap masing-
satu usulan RUU berupa RUU Prolegnas Prioritas tahun 2024. masing RUU tersebut mendorong
Tentang Daerah Khusus Jakarta. Pada kesempatan yang sama, percepatan transformasi digital di
Dirinya menjelaskan bahwa urgensi Ketua PPUU DPD Dedi Iskandar bidang pemerintahan sekaligus
RUU ini adalah penyesuaian terhadap Batubara mengusulkan penambahan membangun ekosistem digital Scan QR
untuk berita
Pasal 41 UU Nomor 3 Tahun 2022 2 (dua) RUU agar dipertimbangkan nasional yang mengatur hubungan selengkapnya
yang tercantum UU IKN maka untuk dimasukan ke dalam Prolegnas pemerintah demi efektivitas
perlu ada penyesuaian sehingga Prioritas Tahun 2024. Di antaranya, pembangunan nasional.
DKI Jakarta tetap menjadi pusat RUU Pelayanan Publik sebagai ts/aha

22 Nomor 1263/II/IX/2023 • September 2023