Page 4 - BULETIN 1182

BULETIN Parlementaria

Puan Maharani Harap dengan Singapura yang ditandai dengan
Puan memuji diplomasi Pemerintah
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perjanjian Ekstradisi Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Lewat
penandatanganan nota kesepahaman
dalam acara Leader’s Retreat di Bintan,

perjanjian ekstradisi, buron kejahatan
RI - Singapura
yang selama ini kabur ke Singapura
bisa segera diproses hukum. Selain
itu, Indonesia juga bisa melakukan
Kuatkan Komitmen
penggeledahan dan menyita aset pelaku
sesuai sistem hukum kedua negara.
Penegakan Hukum kejahatan yang berada di Singapura
“Tentunya perjanjian ini akan
membantu para penegak hukum
menjalankan tugas-tugasnya,
khususnya dalam kasus-kasus
transnasional. Ini pencapaian yang baik
apalagi perjanjian ekstradisi tersebut
memiliki masa retroaktif selama 18
tahun ke belakang,” papar mantan
Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) itu. Selain soal
ekstradisi, ada dua kesepakatan lain
yang dilakukan Indonesia.
Pertama adalah mengenai
penyesuaian pengelolaan ruang
udara Indonesia yang selama ini
dipegang Singapura atau Flight
Information Region (FIR) di atas wilayah
Kepulauan Riau dan Natuna. Salah
satu poin kesepakatan seputar FIR
disebut masih mengizinkan Singapura
mengelola sebagian ruang udara
di wilayah tersebut. Puan meminta
Pemerintah memberikan penjelasan
yang lebih komprehensif kepada
publik. “Harus ada penjelasan yang
lebih mendalam sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman di
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nvl tengah masyarakat,” imbau politisi PDI-
Perjuangan tersebut.
etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan terorisme dan pendanaan kegiatan Kesepakatan terakhir antara
Maharani mengapresiasi yang terkait dengan terorisme. Indonesia dan Singapura yaitu soal
perjanjian kerja sama antara “DPR RI menyambut baik kerja sama pemberlakuan perjanjian kerja sama
K Indonesia dan Singapura antara Indonesia dengan Singapura, pertahanan yang sudah digagas sejak
dalam sejumlah hal, termasuk soal khususnya perjanjian hukum antara tahun 2007. Kerja sama yang dimaksud
ekstradisi. Ia berharap perjanjian kedua negara terkait ekstradisi. Perjanjian terkait Defence Cooperation Agreement
ekstradisi dapat meningkatkan Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi (DCA). “Kami berharap perjanjian kerja
penegakan hukum di Indonesia. jawaban atas upaya yang telah dilakukan sama DCA tetap mengedepankan
Melalui perjanjian ini, kedua negara Pemerintah Indonesia sejak tahun kepentingan pertahanan Negara. DPR
dapat mencegah dan memberantas 1998. Semoga kesepakatan ini dapat RI siap membahas perjanjian antara
tindak pidana yang bersifat lintas batas memperkuat komitmen penegakan Indonesia-Singapura sesuai dengan
negara seperti korupsi, pencucian hukum di Indonesia,” ungkap Puan dalam ketentuan mekanisme yang berlaku,”
uang, suap, perbankan, narkotika, keterangan tertulisnya, Rabu (26/1). tutup Puan. ann/sf

4 Nomor 1182/II/I/2022 • Januari 2022