Page 6 - BULETIN 1182
P. 6

BULETIN            Parlementaria                                 oknum peserta seperti yang terjadi



            Komisi II Desak BKN
    KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Perkuat Sistem   memimpin pertemuan Kunjungan
                                                                             pada seleksi CPNS 2021 baru-baru ini.
                                                                                Demikian ditegaskan Doli usai

                                                                             Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan
                                                                             Kepala Kantor Regional IV Badan
            Keamanan IT Seleksi
                                                                             Kepegawaian Negara (Kanreg BKN)
                                                                             Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)
                                                                             dan Kepala Badan Kepegawaian
            CPNS
                                                                             Daerah Sulsel dalam rangka evaluasi
                                                                             kecurangan dalam rekrutmen CPNS
                                                                             Tahun 2021, di Kantor Regional IV BKN
                                                                             Sulsel, Makassar, Jumat (21/1).
                                                                                “Kanreg BKN Sulsel dalam
                                                                             pertemuan mengemukakan adanya
                    etua Komisi II DPR RI                                    permasalahan keamanan sistem
                    Ahmad Doli Kurnia Tandjung                               yang masih dapat dijebol oleh oknum
                    mendesak pemerintah                                      peserta seleksi CPNS 2021 lalu di
            K dalam hal ini Badan           SAYA TEGASKAN KEMBALI            delapan titik. Komisi II berharap
            Kepegawaian Negara (BKN), Badan   BERBAGAI HASIL EVALUASI        permasalahan tersebut menjadi
            Kepegawaian Daerah (BKD) dan    INI YANG AKAN KOMISI II DPR      perhatian serius bagi pemerintah
            Kementerian Pendayagunaan Aparatur   RI KAJI, AKAN KAMI BAHAS    melalui adanya penataan sistem
            Negera dan Reformasi Bikrokrasi   DAN AKAN KAMI PERDALAM         supaya tidak terulang kembali suatu
            (PAN-RB) menaruh perhatian serius   DALAM RAPAT KOMISI II DPR    peluang atau celah apapun terhadap
            terhadap penataan sistem keamanan   RI MENDATANG DENGAN          berbagai upaya penyimpangan-
            IT seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil   MITRA-MITRA KERJA TERKAIT   penyimpangan seperti remote access,”
            (CPNS) kedepannya. Dengan demikian,   SEPERTI BKN DAN KEMENPAN-  ujar politisi Partai Golkar ini.
            diharapkan ke depannya tidak terulang   RB                          Tak hanya itu, Doli meminta
            lagi berbagai tindak kecurangan                                  adanya peningkatan koordinasi
                                                                             antar Kementerian yakni antara
                                                                             BKN, Kementerian Dalam Negeri,
                                                                             Kementerian PAN-RB, aparat penegak
                                                                             hukum serta dengan Kementerian
                                                                             Keuangan dalam kaitan dengan
                                                                             pembahasan anggaran. Tujuannya,
                                                                             untuk tercapainya penguatan sistem
                                                                             keamanan seleksi CPNS ke depannya
                                                                             yang tidak bisa dijebol serta dapat
                                                      Ketua Komisi II DPR RI
                                                      Ahmad Doli Kurnia Tandjung.   mengantisipasi berbagai modus
                                                      Foto: Puntho/nvl
                                                                             kecurangan oknum peserta.
                                                                                “Kemudian, kalau ditarik lagi
                                                                             ternyata permasalahan keamanan
                                                                             sistem ini berkaitan dengan masalah
                                                                             perencanaan yang belum matang
                                                                             dan juga terkait penganggaran. Jadi,
                                                                             permasalahannya begitu kompleks.
                                                                             Maka saya tegaskan kembali berbagai
                                                                             hasil evaluasi ini yang akan Komisi II
                                                                             DPR RI kaji, akan kami bahas dan akan
                                                                             kami perdalam dalam rapat Komisi
                                                                             II DPR RI mendatang dengan mitra-
                                                                             mitra kerja terkait seperti BKN dan
                                                                             Kemenpan-RB,” tutup legislator dapil
                                                                             Sumatera Utara III tersebut.   pun/sf


            6    Nomor 1182/II/I/2022  •  Januari 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11