Page 17 - BULETIN 1133

BULETIN Parlementaria Melki Laka Lena Dukung

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penerapan PPKM Jawa dan Bali

akil Ketua Komisi IX DPR
RI Emanuel Melkiades
Laka Lena mendukung
W penuh kebijakan
pemerintah terkait Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) 2021 di Pulau Jawa dan Bali.
Menurutnya, langkah membatasi
kegiatan masyarakat untuk mencegah
semakin tingginya penularan Covid-19
perlu dibarengi dengan disiplin protokol
kesehatan.
“Kami mendukung sepenuhnya
kebijakan tersebut, namun perlu
dibarengi dengan disiplin prokes
yang ketat,” tegas Melki, sapaan
akrabnya, dalam siaran pers yang
diterima Parlementaria, baru-baru ini. Ia
berharap kebijakan PPKM ini dapat
diberlakukan di beberapa provinsi
dan kabupaten/kota lain di Indonesia
yang masuk dalam empat kategori
alasan kebijakan PPKM diterapkan
sebagaimana disampaikan pemerintah.
Empat kategori yang dimaksud,
kata Melki, yakni tingkat kematian di
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Jaka/Man
atas 3 persen, tingkat positif di atas 14
persen, tingkat kesembuhan di bawah
82 persen dan keterisian tempat tidur rumah,” terangnya. supervisor,” tukasnya.
ICU dan isolasi di atas 70 persen. Selain Legislator Fraksi Partai Golkar itu Seperti diketahui, Ketua Komite
kriteria itu, Melki menyebutkan ada juga meminta pemerintah melihat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
sejumlah kategori yang mungkin bisa trend penularan Covid-19 yang kini Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto
ditambahkan untuk daerah yang tenaga berkembang hingga ke basis komunitas mengumumkan poin-poin kebijakan
kesehatan di faskes banyak terkena hingga perumahan. Menurutnya, pembatasan baru yang berlaku mulai
Covid-19. pembatasan sosial berskala kecil di 11 Januari 2020. Salah satunya tentang
“Kebijakan PPKM, penting untuk lingungan RT perlu diterapkan untuk kapasitas kantor.
menekan penyebaran Covid-19 di menangani klaster warga terkena “Membatasi tempat kerja
daerah terdampak tinggi dan sekaligus Covid-19. dengan work from home 75 persen
secara paralel dilakukan operasi “Pembatasan sosial berskala dengan melakukan protokol kesehatan
penegakan disiplin pelaksanaan kecil berbasis komunitas kecil RT-RT, secara ketat, kata Airlangga dalam
protokol kesehatan 3M oleh aparat dusun, kampung, kluster kantor, dan jumpa pers seusai rapat terbatas
penegak hukum Polri dan TNI dibantu sebagainya. Perlu dibentuk satgas di dengan Presiden Joko Widodo dan para
aparat daerah. Masyarakat perlu terus level komunitas untuk bisa mengurus gubernur se-Indonesia, Rabu (6/1) lalu.
menerus diedukasi dan diingatkan warga yang terkena Covid-19 kerja rnm/sf
oleh semua tokoh agar secara sadar sama dengan tenaga kesehatan di level
melakukan prokes sejak dari dalam Puskesmas atau RS terdekat sebagai

16 Nomor 1133/III/I/2021 • Januari 2021 Nomor 1133/III/I/2021 • Januari 2021 17