Page 20 - BULETIN 1210

BULETIN Parlementaria wilayah dan kesejahteraan

Perlu Kolaborasi
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pusat dan Daerah spesifik meminta Kementerian
masyarakat setempat.
Terkait hal itu, Ella secara
PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan untuk memberikan
perhatian dan dukungan terhadap
untuk Angkat
berbagai program yang akan
dilakukan. “Tolong Bappenas dengan
kemenkeu menjadi perhatian untuk
Perekonomian
yang memang programnya harus
segera diturunkan,” ujarnya.
Denpasar, Klungkung tiga kabupaten ini, di titik-titik mana
Ella menilai, meskipun Undang-
Undang Hubungan Keuangan

dan Karangasem antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (UU
HKPD) telah memberikan
kemampuan kepada pemda untuk
melakukan penguatan infrastruktur
di daerah dalam rangka melakukan
nggota Komisi XI DPR Hal itu ia sampaikan pemulihan dan keberlanjutan
RI Ella Siti Nuryamah usai mendengarkan ekonomi nasional, kolaborasi antara
mendukung pemaparan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemda,
kolaborasi antara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) kolaborasi antara keduanya tetap
A Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten diperlukan.
dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait sejumlah isu strategis “Meskipun memang UU HKPD
dalam upaya mengangkat dalam upaya mengakselerasi juga memberikan pengayaan terkait
pertumbuhan sektor perekonomian pertumbuhan ekonomi dengan pembiayaan, ya baik itu
di Provinsi Bali. Khususnya Kota dan pembangunan pinjaman dan lain sebagainya tetapi
Denpasar, Kabupaten Klungkung, ketiga daerah tersebut. Di ini perlu kolaborasi antara pusat
Kabupaten Karangasem yang antaranya pembangunan dengan pemda pemda yang ada di
menjadi prioritas Kunjungan ekonomi pariwisata, pertanian, Provinsi Bali,” pungkas politisi Partai
Kerja Reses Komisi XI DPR RI di industri kreatif dan UMKM bagi Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut
Denpasar, Bali, Senin (25/7). peningkatan perekonomian menutup pernyataannya. l rr/aha

FOTO: RIZKI/NVL

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Denpasar, Bali.

20 Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022