Page 21 - BULETIN 1210
P. 21

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Willy Aditya Apresiasi

               Media Atas



               Pemberitaan Masif





    BALEG      RUU TPKS




                               akil Ketua Badan
                               Legislasi (Baleg)
                               DPR RI Willy
                               Aditya memberi
               W apresiasi kepada
               media atas pemberitaan yang
               menggebu dan beramal ramai,
               sehingga Rancangan Undang-
               Undang Tindak Pidana Kekerasan
               Seksual (RUU TPKS) begitu cepat
               disahkan dan diundangkan menjadi
               UU TPKS pada Rapat Paripurna DPR
               RI beberapa waktu yang lalu.
                   “Tugas teman-teman wartawan                                                     FOTO: MUNCHEN/NVL
               sudah cukup dan luar biasa. Tapi ada   Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.
               tugas yang lain, yakni membangun
               narasi tentang kekerasan anak dan   bisa langsung dieksekusi tanpa   bisa menggunakan hukum acara
               kekerasan seksual anak,” papar   peraturan turunan. Baik peraturan   UU TPKS,” ujar legislator daerah
               Willy Aditya dalam diskusi forum   pemerintah atau pun perpresnya,   pemilihan (dapil) Jawa Timur XI
               legislasi ‘Darurat Kekerasan Seksual   UU TPKS sudah bisa digunakan,”   tersebut.
               Anak, Bagaimana Implementasi    terang politisi Partai NasDem itu   Kendati demikian, ia menyadari
               UU TPKS’ di Media Center DPR RI,   yang juga selaku Ketua Panja RUU   bahwa meski UU TPKS telah hadir,
               Gedung Nusantara III, Senayan,   TPKS tersebut.                 hal itu tidak serta merta mengakhiri
               Jakarta, Selasa (26/7). Turut hadir   UU TPKS, lanjut Willy, memiliki   kasus kekerasan seksual. Pasalnya,
               sebagai narasumber, yakni Anggota   kelebihan dalam segi hukum   masalah tersebut bersifat
               Komisi VIII DPR RI Selly Andriany   acara. Sebab, hukum acara UU   sosiologis. Sehingga political
               Gantina (PDI-Perjuangan) dan Deputi   TPKS dapat digunakan oleh   will dari pemerintah menjadi
               Bidang Perlindungan Khusus Anak   undang-undang sejenis, seperti   penting kehadirannya melalui
               Kementerian PPPA Nahar.         Undang-Undang Nomor 35 Tahun    upaya membangun literasi pada
                  Willy Aditya menjelaskan, UU   2014 tentang Perlindungan Anak   payung hukum yang sudah ada.
               Nomor 12 Tahun 2022 tentang     dan Undang-Undang Nomor 23      Ia pun berharap pemerintah
               TPKS sudah bisa digunakan       tahun 2004 tentang Penghapusan   dan media dapat membangun
               oleh aparat penegak hukum.      Kekerasan dalam Rumah Tangga.   literasi, khususnya pada
               Bahkan, jika aturan turunan dari   “Hukum acaranya bisa digunakan   aturan pencegahan kekerasan
               UU tersebut belum dikeluarkan   oleh undang-undang sejenis, UU   seksual. “Jadi teman-teman   Scan QR
                                                                                                             untuk berita
               atau diterbitkan oleh pemerintah.   Penghapusan Kekerasan pada   semua bagaimana membangun    selengkapnya
               “Ketika UU Tindak Pidana Kekerasan   Rumah Tangga, UU Perlindungan   literasi sebagai basis di tengah
               Seksual itu disahkan, baik delik   Anak, UU Tindak Pidana       masyarakat, di atas payung
               dan hukum acara pidananya sudah   Perdagangan Orang itu sudah   hukumnya.” pesannya l hal/sf


                                                                                  Nomor 1210/I/VIII/2022  •  Agustus 2022  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24