Page 21 - BULETIN 1210

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Willy Aditya Apresiasi

Media Atas

Pemberitaan Masif

BALEG RUU TPKS

akil Ketua Badan
Legislasi (Baleg)
DPR RI Willy
Aditya memberi
W apresiasi kepada
media atas pemberitaan yang
menggebu dan beramal ramai,
sehingga Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS) begitu cepat
disahkan dan diundangkan menjadi
UU TPKS pada Rapat Paripurna DPR
RI beberapa waktu yang lalu.
“Tugas teman-teman wartawan FOTO: MUNCHEN/NVL
sudah cukup dan luar biasa. Tapi ada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.
tugas yang lain, yakni membangun
narasi tentang kekerasan anak dan bisa langsung dieksekusi tanpa bisa menggunakan hukum acara
kekerasan seksual anak,” papar peraturan turunan. Baik peraturan UU TPKS,” ujar legislator daerah
Willy Aditya dalam diskusi forum pemerintah atau pun perpresnya, pemilihan (dapil) Jawa Timur XI
legislasi ‘Darurat Kekerasan Seksual UU TPKS sudah bisa digunakan,” tersebut.
Anak, Bagaimana Implementasi terang politisi Partai NasDem itu Kendati demikian, ia menyadari
UU TPKS’ di Media Center DPR RI, yang juga selaku Ketua Panja RUU bahwa meski UU TPKS telah hadir,
Gedung Nusantara III, Senayan, TPKS tersebut. hal itu tidak serta merta mengakhiri
Jakarta, Selasa (26/7). Turut hadir UU TPKS, lanjut Willy, memiliki kasus kekerasan seksual. Pasalnya,
sebagai narasumber, yakni Anggota kelebihan dalam segi hukum masalah tersebut bersifat
Komisi VIII DPR RI Selly Andriany acara. Sebab, hukum acara UU sosiologis. Sehingga political
Gantina (PDI-Perjuangan) dan Deputi TPKS dapat digunakan oleh will dari pemerintah menjadi
Bidang Perlindungan Khusus Anak undang-undang sejenis, seperti penting kehadirannya melalui
Kementerian PPPA Nahar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun upaya membangun literasi pada
Willy Aditya menjelaskan, UU 2014 tentang Perlindungan Anak payung hukum yang sudah ada.
Nomor 12 Tahun 2022 tentang dan Undang-Undang Nomor 23 Ia pun berharap pemerintah
TPKS sudah bisa digunakan tahun 2004 tentang Penghapusan dan media dapat membangun
oleh aparat penegak hukum. Kekerasan dalam Rumah Tangga. literasi, khususnya pada
Bahkan, jika aturan turunan dari “Hukum acaranya bisa digunakan aturan pencegahan kekerasan
UU tersebut belum dikeluarkan oleh undang-undang sejenis, UU seksual. “Jadi teman-teman Scan QR
untuk berita
atau diterbitkan oleh pemerintah. Penghapusan Kekerasan pada semua bagaimana membangun selengkapnya
“Ketika UU Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga, UU Perlindungan literasi sebagai basis di tengah
Seksual itu disahkan, baik delik Anak, UU Tindak Pidana masyarakat, di atas payung
dan hukum acara pidananya sudah Perdagangan Orang itu sudah hukumnya.” pesannya l hal/sf

Nomor 1210/I/VIII/2022 • Agustus 2022 21