Page 21 - BULETIN 1223
P. 21
Baleg Serap Aspirasi
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengelolaan Sampah di Bali
Implementasi UU
BALEG
FOTO : RSB/PDT
Tim Kunjungan Kerja Bada Legislasi (Baleg) DPR RI mengunjungi Kantor Gubernur Bali.
nggota Badan Legislasi Desy usai mengikuti kunjungan mengedukasi masyarakat. “Saya
(Baleg) DPR RI Desy Baleg DPR RI terkait implementasi berharap Kemenko PMK dapat
Ratnasari menilai UU Nomor 18 tahun 2008 tentang menjelaskan habituasi kehidupan
persoalan sampah di pengelolaan sampah di Provinsi atau gaya kita berdampak terhadap
A tataran pemerintah Bali, Rabu, (19/10). sustainable lingkungan dalam hal
daerah, Kabupaten dan Kota Politisi Fraksi PAN itu pembuangan atau menghasilkan
Denpasar sangat mengkhawatirkan. menjelaskan persoalan tata kelola sampah dalam kehidupan sehari-
Pasalnya, lokasi pembuangan sampah bukan hanya tanggung hari perlu adanya edukasi terhadap
sampah yang hanya memiliki lahan jawab, Kementerian Lingkungan manusianya,” pungkasnya.
2,5 hektar tidak dapat menampung Hidup (KLH) saja, akan tetapi Saat ini Keberadaan UU
tumpukan sampah yang mencapai juga BUMN seperti PLN, yang Pengelolaan Sampah merupakan
ketinggian hampir dua puluh meter. memanfaatkan hasil biogas salah satu perwujudan upaya
“Seharusnya ada jalan keluar, untuk energi listrik. Selain itu, menjamin setiap warga negara untuk
tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai nilainya, BRIN bisa mendorong mendapatkan kualitas lingkungan
Kota Denpasar yang pulaunya pemanfaatan sampah yang hidup yang baik sesuai dengan Pasal
kecil dinilai tidak bisa mengelola bisa digunakan kembali untuk 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
sampahnya sendiri, bahkan menjadi masyarakat. Bagi Desy, sinergi UU Pengelolaan Sampah ini telah
produksi sampah terbesar di adalah jalan keluar dari persoalan berlaku lebih kurang 14 (empat belas)
Indonesia. Harus ada perbaikan sampah. tahun lamanya. Selama berlaku Scan QR
untuk berita
dalam persoalan sampah untuk Ia pun mengimbau agar UU Pengelolaan Sampah tersebut, selengkapnya
kelanjutan lingkungan hidupnya, Kementerian Koordinator Bidang beberapa peraturan pelaksanaan
serta kenyamanan pendatang dalam Pembangunan Manusia dan atas UU Pengelolaan Sampah telah
hal ini, konteks pariwisata,” ungkap Kebudayaan RI (Kemenko PMK) terbentuk. l rni/aha
Nomor 1223/I/XI/2022 • November 2022 21
