Page 17 - BULETIN 1223

Komisi VIII Apresiasi
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyelenggaraan Haji di Maluku

Indonesia dapat melakukan
(penambahan kuota Haji) tidak ada
omisi VIII DPR RI
mengapresiasi
negosiasi-negosiasi dengan
payung hukumnya sehingga ya kita
penyelenggara Ibadah
Agama, kalau mau ambil resiko.
Haji Tahun 1443
menekan biaya tersebut.
Sehingga mungkin dalam undang-
Terkait pendamping jemaah Haji,
K Hijriah/2022 Masehi di Pemerintah Arab Saudi untuk dapat kembalikan juga ke Kementerian
Maluku. Ketua Komisi VIII Ashabul politisi PAN tersebut menekankan undang yang baru, itu perlu
Kahfi yang memimpin Tim Kunjungan agar kedepannya rekrutmen menjadi salah satu perhatian,
Kerja Komisi VIII ke Ambon, Maluku, pendamping jemaah haji tersebut sehingga kuota tambahan yang
Senin (10/10) mengatakan secara dapat dilakukan dengan lebih baru tidak menjadi sia-sia,” jelasnya.
umum penyelenggaraan Ibadah Haji selektif. Mengenai kuota Haji Furoda, Terakhir, tentang masa tunggu
Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di Ashabul menilai perlu adanya ibadah Haji, Politisi Fraksi PAN itu
Maluku sudah berjalan dengan baik. ketegasan terhadap pihak travel menyarankan stakeholder terkait
“Secara umum, saya memantau terkait perizinan dan biaya yang untuk aktif bernegosiasi dengan
dan melihat melalui media bahwa harus dibayarkan. negara lain yang memiliki kuota
alhamdulillah, pelaksanaan haji Menurutnya, pemerintah harus yang tidak dipakai. Harapannya,
tahun ini relatif hampir tidak ada dapat memanfaatkan kuota Haji kuota tersebut bisa digunakan
keluhan dari masyarakat, bahkan tambahan yang diberikan Pemerintah jamaah Indonesia. l bia/aha
sebagian masyarakat mengatakan ini Arab Saudi. “Tapi karena ini
ONH biasa terasa ONH plus. Mungkin
karena jumlah jemaah haji yang
berangkat kemarin kuotanya hanya
kurang lebih 100 ribu orang, jadi
kurang lebih 50 persen berkurang
(dari jumlah jemaah sebelum
pandemi),” jelasnya.
Meski dinilai sudah berjalan
dengan baik, Ashabul Kahfi Ketua Komisi VIII
mengingatkan agar jajaran Ashabul Kahfi.
kementerian/lembaga
penyelenggara Ibadah Haji
terkait tidak lantas berpuas diri.
Sebab, setelah dievaluasi, masih
ditemukan beberapa hal yang
masih membutuhkan perbaikan dan
penyempurnaan kedepannya.
Beberapa hal yang perlu
diperbaiki tersebut, antara lain,
terkait dengan kenaikan biaya-biaya
dalam ibadah Haji,
sehingga menyebabkan
Pemerintah Indonesia
harus memberikan Scan QR
untuk berita
subsidi dalam jumlah yang selengkapnya
tidak sedikit, yakni sebesar
Rp1,5 triliun. Untuk itu,
pihaknya berharap Pemerintah
FOTO: BIA/PDT

Nomor 1223/I/XI/2022 • November 2022 17