Page 9 - BULETIN 1212
P. 9
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Scan QR
untuk berita
FOTO: PUNTHO/NVL
selengkapnya
Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bengkulu dan Kepala BNNP Bengkulu beserta jajaran.
Komisi III: Revisi jalur-jalur masuk bagi peredaran
narkotika, maka konsentrasi
(pemberantasan) ada di situ,
UU Narkotika Fokus sehingga yang fokus kita kejar
penjahatnya dan bukan korban
penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
Oleh karena itulah, ungkap
Tindak Hukum Bandar politisi Partai NasDem tersebut,
maka Komisi III DPR RI dalam rapat
dengan Polda dan BNNP Bengkulu
tersebut juga menyerap berbagai
pandangan masukan agar dapat
nggota Komisi III Ketua Komisi III DPR RI Desmond segera bisa diketahui sistem hukum
DPR RI Taufik Basari J. Mahesa dengan Kepala mana saja dalam revisi UU Narkotika
mengungkapkan Kepolisian Daerah (Kapolda) yang mendesak wajib diperbaiki
revisi Undang-Undang Provinsi Bengkulu Irjen Pol. Agung serta diubah utamanya terkait
A (UU) Narkotika akan Wicaksono dan Kepala Badan dengan penentukan rehabilitasi bagi
dikhususkan membuat suatu Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) seorang pemakai.
sistem baru terhadap penanganan Bengkulu Supratman, beserta “Apalagi, karena ada
narkotika yakni akan dipisahkan segenap jajaran yang digelar di tim assesment terpadu yang
atau diberikan pemahaman secara Provinsi Bengkulu, Selasa (9/8). ternyata di berbagai daerah
tegas antara pendekatan kesehatan “Jadi bukan pemakai (narkotika) termasuk di Provinsi Bengkulu
dan pendekatan hukum. Khususnya yang barang buktinya 1 gram ke ini hanya ada 2 BNNP di kota dan
terkait pendekatan hukum yang bawah dan sebagainya, jadi kalau kabupaten saja sehingga tentu
menjadi fokus dalam penegakan 1 gram ke bawah ya sudah itu sedikit banyak akan menghambat
hukum adalah para bandar dan adalah pemakai dan kemudian proses ini. Nah itu akan kita jadikan
pengedar besar narkotika. direhabilitasi. Tetapi supaya bahan evaluasi serta akan menjadi
Demikian disampaikan Taufik usai fokus, maka penegakan hukum salah satu konsentrasi Komisi III
menghadiri rapat dengar pendapat kita tujukan kepada pengedar DPR RI ketika membahas revisi UU
tim kunjungan kerja reses Komisi dan bandar-bandar. Sehingga di Narkotika,” pungkas legislator dapil
III DPR RI yang dipimpin Wakil Bengkulu ini misalnya, masih ada Lampung I tersebut. l pun/aha
Nomor 1212/III/VIII/2022 • Agustus 2022 9