Page 9 - BULETIN 1212
P. 9

KOMISI III  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





















                                                                                                             Scan QR
                                                                                                             untuk berita
              FOTO: PUNTHO/NVL
                                                                                                             selengkapnya


               Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bengkulu dan Kepala BNNP Bengkulu beserta jajaran.

               Komisi III: Revisi                                              jalur-jalur masuk bagi peredaran
                                                                               narkotika, maka konsentrasi
                                                                               (pemberantasan) ada di situ,
               UU Narkotika Fokus                                              sehingga yang fokus kita kejar
                                                                               penjahatnya dan bukan korban
                                                                               penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
                                                                                  Oleh karena itulah, ungkap
               Tindak Hukum Bandar                                             politisi Partai NasDem tersebut,
                                                                               maka Komisi III DPR RI dalam rapat
                                                                               dengan Polda dan BNNP Bengkulu
                                                                               tersebut juga menyerap berbagai
                                                                               pandangan masukan agar dapat
                          nggota Komisi III    Ketua Komisi III DPR RI Desmond   segera bisa diketahui sistem hukum
                          DPR RI Taufik Basari   J. Mahesa dengan Kepala       mana saja dalam revisi UU Narkotika
                          mengungkapkan        Kepolisian Daerah (Kapolda)     yang mendesak wajib diperbaiki
                          revisi Undang-Undang   Provinsi Bengkulu Irjen Pol. Agung   serta diubah utamanya terkait
               A (UU) Narkotika akan           Wicaksono dan Kepala Badan      dengan penentukan rehabilitasi bagi
               dikhususkan membuat suatu       Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)   seorang pemakai.
               sistem baru terhadap penanganan   Bengkulu Supratman, beserta      “Apalagi, karena ada
               narkotika yakni akan dipisahkan   segenap jajaran yang digelar di   tim assesment terpadu yang
               atau diberikan pemahaman secara   Provinsi Bengkulu, Selasa (9/8).   ternyata di berbagai daerah
               tegas antara pendekatan kesehatan   “Jadi bukan pemakai (narkotika)   termasuk di Provinsi Bengkulu
               dan pendekatan hukum. Khususnya   yang barang buktinya 1 gram ke   ini hanya ada 2 BNNP di kota dan
               terkait pendekatan hukum yang   bawah dan sebagainya, jadi kalau   kabupaten saja sehingga tentu
               menjadi fokus dalam penegakan   1 gram ke bawah ya sudah itu    sedikit banyak akan menghambat
               hukum adalah para bandar dan    adalah pemakai dan kemudian     proses ini. Nah itu akan kita jadikan
               pengedar besar narkotika.       direhabilitasi. Tetapi supaya   bahan evaluasi serta akan menjadi
                  Demikian disampaikan Taufik usai   fokus, maka penegakan hukum   salah satu konsentrasi Komisi III
               menghadiri rapat dengar pendapat   kita tujukan kepada pengedar   DPR RI ketika membahas revisi UU
               tim kunjungan kerja reses Komisi   dan bandar-bandar. Sehingga di   Narkotika,” pungkas legislator dapil
               III DPR RI yang dipimpin Wakil   Bengkulu ini misalnya, masih ada   Lampung I tersebut. l pun/aha


                                                                                 Nomor 1212/III/VIII/2022  •  Agustus 2022  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14