Page 22 - BULETIN 1193

BULETIN Parlementaria

BAKN DPR Serap Masukan BPK
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Papua Barat terkait

Agraria dan Tata Ruang

pertanahan PNBP Tahun Anggaran
2017—semester I tahun 2018 pada
Kanwil dan Kantah Kementerian
ATR/BPN menunjukkan adanya
permasalahan signifikan.
Antara lain, permohonan atas
pelayanan survei, pengukuran dan
pemetaan tidak sesuai dengan luas
bidang tanah yang sesungguhnya, dan
tarif biaya transportasi, akomodasi dan
konsumsi atas pelayanan pengukuran
dan pemetaan batas belum diatur
dalam peraturan. Selain permasalahan
tersebut di atas, Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) yang telah
dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya usai rapat bersama dengan BPK Perwakilan Papua Barat. Foto: Eko/nvl pakar agraria, pertanahan dan tata
ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak
etua Badan Akuntabilitas belanja jasa lainnya. Ulayat (AMAN), Wahana Lingkungan
Keuangan Negara (BAKN) “Atas dasar hal tersebut, BAKN DPR Hidup Indonesia (WALHI), dan
DPR RI Wahyu Sanjaya RI perlu meminta masukan lebih lanjut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
K memimpin kunjungan dari BPK Perwakilan Provinsi Papua mengungkap beberapa permasalahan
kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Papua Barat terkait dengan permasalahan agraria dan pertanahan.
Barat, dalam rangka mendapat di bidang agraria, pertanahan, dan Permasalahan yang dimaksud
masukan terkait telaahan BAKN DPR RI tata ruang. Dengan masukan tersebut seperti adanya potensi kerugian
atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan negara dari jutaan tanah terlantar dari
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang informasi yang lengkap dan utuh kemacetan penuntasan konflik agraria
agraria, tata ruang, dan pertanahan dalam melakukan penelaahan,” papar sehingga menurunkan nilai pembelian
nasional. Wahyu saat rapat bersama dengan dan pajak negara. Konflik agraria yang
Hasil pemeriksaan BPK RI atas BPK Perwakilan Papua Barat, di Sorong, terjadi di banyak daerah sebagai akibat
Laporan Keuangan Kementerian Agraria Papua Barat, Senin (21/3). dari proses pemberian izin, pendaftaran,
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Hasil pemeriksaan BPK RI atas penerbitan, sampai pengawasan
Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 Laporan Keuangan ATR/BPN Tahun setelah penerbitan yang tidak sesuai
mengungkapkan temuan kesalahan 2020 mengungkapkan temuan dengan peraturan yang berlaku.
pembebanan belanja barang dan penatausahaan persediaan Kanwil “Pungutan liar dalam proses
belanja modal. Beberapa permasalahan Papua Barat mencatat selisih sertifikasi tanah, khususnya program
selisih tersebut terjadi di Kanwil Provinsi persediaan sebanyak 3.523 unit dan Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap
Papua Barat seperti selisih mutasi akibat selisih beban persediaan sebanyak (PTSL) ATR/BPN. Tata kelola perizinan
penambahan peralatan dan mesin 11.479 unit. Wahyu mengungkapkan, usaha perkebunan belum sesuai
ekstrakomptabel, selisih mutasi gedung hasil pemeriksaan dengan tujuan dengan ketentuan, dan rendahnya
dan bangunan akibat penambahan aset tertentu atas pengelolaan dan produktivitas hasil perkebunan,” ungkap
tetap lainnya, dan selisih mutasi akibat pertanggungjawaban pelayanan Wahyu menutup penjelasannya. eko/sf

22 Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022