Page 19 - BULETIN 1193

RUU Pendidikan Kedokteran

Akan Berpihak Kepada Daerah 3T

Kedua, lanjut Bukhori,
kaitannya dengan
standar khusus yang
nantinya tidak perlu
diatur dalam UU. Tetapi
itu bisa menjadi diskresi
dari kementerian
terkait, dimana mereka
bisa memberikan
atau melakukan suatu
kebijakan khusus kepada
daerah 3T. “Dengan
konsep kewenangan
seperti ini, menurut
saya daerah tertinggal
tersebut bisa segera
ter-recovery dan bisa
bersama-sama dengan
Tim Kunker Baleg DPR RI berkunjung ke Papua Barat untuk menyerap masukan RUU Dikdok. Foto: Jaka/nvl
daerah lain yang sudah
lebih dahulu maju,”
ancangan Undang-Undang tersebut harus ada keberpihakan,” ucapnya.
Pendidikan Kedokteran komitmen Bukhori. Terakhir, kata legislator dapil Jawa
pada prinsipnya akan Politisi Partai Keadilaan Sejahtera Tengah I ini, setiap tahun harus ada
R memberikan afirmasi (PKS) ini menjelaskan, setidaknya ketentuan jumlah lulusan kedokteran.
keberpihakan kepada daerah ada tiga keberpihakan yang diatur Di dalam pasal 20 RUU tersebut akan
Terdepan, Terpencil dan Tertinggal dalam RUU ini, pertama adalah diberikan space 20-40 persen dari
(3T) seperti di Papua Barat. Menurut keberpihakan untuk seleksi masuk kuota yang mengikuti seleksi secara
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR peserta didik. Dalam hal ini harus khusus dapat digunakan pemda
Bukhori, proses pendidikan pada mendapat dukungan pembiayaan dari untuk pemenuhan dokter spesialis.
daerah-daerah 3T tersebut memang APBN, meskipun prakteknya nanti Kemudian, melalui seleksi khusus
harus ada keberpihakan agar terjadi lewat pemerintah daerah dengan cara inipun, mahasiswa atau siswa lulusan
pemerataan SDM di bidang kedokteran transfer daerah atau otonomi khusus SMA itu juga ada ruang untuk diberikan
pada setiap daerah. (otsus). beasiswa dalam pendidikan kedokteran.
Hal tersebut mengemuka saat “Ketika kampus-kampus, khususnya “Untuk itu, nantinya pemda bisa
Bukhori mengikuti Kunjungan Kerja kedokteran yang berorientasi segera melakukan MoU dengan
Baleg DPR RI menyerap aspirasi memberikan pelayanan serta hak- universitas ataupun universitas yang
untuk penyusunan RUU Pendidikan hak kesehatan bagi warga negara di berinisiatif melakukan MoU dengan
Kedokteran di Fakultas Kedokteran kawasan tertinggal, maka anggaran pemda pada tingkat provinsi maupun
Universitas Papua, Sorong, Papua juga harus berpihak. Di sini pemda kabupaten/kota serta dengan
Barat, Selasa (22/3). “Rancangan UU harus punya komitmen, untuk itu dalam Kemendikbud. Dengan begini, menurut
ini salah satunya akan memberikan RUU ini sudah kita tuangkan di dalam saya dapat mempercepat, di satu sisi
afirmasi keberpihakan kita kepada beberapa pasal, yakni pada pasal 19 adalah untuk menyadarkan, di sisi
daerah-daerah terdepan, terpencil dan dan 20 terkait komitmen pemerintah lain untuk membuat suatu komitmen
tertinggal. Nah ketika itu menjadi fokus daerah terhadap anggaran,” terang yang didukung secara regulasi dan
kita, maka proses pendidikan di daerah Bukhori lebih lanjut. anggaran,” imbuh Bukhori. jk/sf

Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022 19