Page 15 - BULETIN 1193

Komisi XI Ungkap Ketimpangan

Daerah Wisata Dunia dengan

Masyarakat yang Masih Miskin

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Sumba, NTT. Foto: Ayu/nvl

nggota Komisi XI DPR RI Hendrawan saat kunjungan kerja untuk membangun atau memperbaiki
Hendrawan Supratikno spesifik Komisi XI DPR RI ke Sumba, infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya.
mengaku heran dengan NTT, Kamis (24/3). “Tadi muncul ide untuk hilirisasi
A realitas daerah wisata, Bersama dengan Bank Indonesia (BI), produksi. Dimana APBD digunakan
dimana terdapat dua kehidupan yang sebagai mitra kerja Komisi XI DPR dan dengan lebih baik lagi, SDM ditingkatkan,
bertolak belakang di Sumba, Nusa Pemda Sumba mencari permasalahan dan infrastruktur dibenahi secara cara
Tenggara Timur (NTT). Menurutnya yang menjadi penyebab dari kondisi bertahap,” tambah politisi PDI-Perjuangan
daerah wisata tersebut sangat maju, yang ada. Tentu disertai dengan solusi itu. Namun selain itu, ada beberapa
namun angka kemiskinan masih tinggi. atas permasalahan tersebut. Sempat langkah yang akan dilakukan Komisi XI
“Saya melihat pariwisata Sumba terungkap permasalahan yang ada, bersama para mitra kerjanya.
sangat maju, dan mendunia Bahkan di antaranya masih rendahnya DAK Dengan BI misalnya, ia berharap
salah satu resort terbaik di dunia (Dana Alokasi Khusus) yang diterima program PBI untuk klaster UMKM
dengan tarif per malam hingga Rp25 Kabupaten Sumba Barat selama ini. (usaha mikro, kecil, dan menengah)
juta per malam Sumba Barat. Namun Sementara PAD (pendapatan asli bisa ditingkatkan. Bank Indonesia
di saat bersamaan saya melihat angka daerah) juga minim, bahkan sejak menerbitkan Peraturan Bank Indonesia
kemiskinan masih tinggi yakni sekitar pandemi menurun drastis. Dengan (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 tentang
27 persen, atau dikatakan sebagai kondisi tersebut, dikatakan asisten Insentif bagi Bank yang Memberikan
kemiskinan ekstrim. Di sini kita melihat pemerintah daerah Sumba barat, Penyediaan Dana untuk Kegiatan
dua dunia yang sangat kontras,” ungkap cukup sulit bagi Pemda Sumba Barat Ekonomi Tertentu dan Inklusif. ayu/aha

Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022 15