Page 13 - BULETIN 1193

Sosialisasi Program JKP Kabupaten Tangerang, program JKP
“Kalau kami melihat kondisi di
di Kabupaten Tangerang Perlu perlu disosialisasikan dengan baik
kepada para pihak dari tenaga kerja,
Ditingkatkan pemberi kerja, dan pihak-pihak terkait
lainnya,” Wakil Ketua Komisi IX DPR
RI Emanuel Melkiades Laka Lena
saat memimpin Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten
Tangerang, Banten, Kamis (24/3).
Politisi Partai Golkar itu menilai,
program JKP perlu disinergikan
dengan berbagai program pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, serta
melibatkan berbagai pihak dalam
mensosialisasikannya. “Dan program
ini perlu disinergikan dengan berbagai
program yang ada, sehingga dapat
berjalan dengan baik," harap Melki.
Sebelumnya dalam sesi diskusi,
sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI
mempertanyakan progres sosialisasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Sofyan/nvl program JKP. Mengingat banyak tenaga
kerja dan pemberi kerja yang belum
emerintah telah yang memberikan perlindungan bagi mengetahui program ini. Anggota Komisi
mengalokasikan anggaran pekerja yang terpaksa kehilangan IX DPR RI Dewi Aryani menyarankan
Rp6 triliun untuk modal awal pekerjaan karena mengalami PHK. untuk melibatkan perangkat organisasi,
P program Jaminan Kehilangan Sosialisasi program JKP pun perlu di antaranya Kadin, Apindo, hingga
Pekerjaan (JKP). JKP adalah salah satu ditingkatkan, tak terkecuali di Kabupaten Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa
bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan Tangerang, Banten. Seluruh Indonesia (PAPDESI). sf

serta mendapatkan data dan informasi
dari para pemangku kepentingan,
termasuk perwakilan Serikat Pekerja,
dan pemberi kerja mengenai kesiapan
dan sosialisasi yang dilakukan dalam
rangka penyelenggaraan Program JKP di
Kabupaten Boyolali.
Anggota Komisi IX DPR RI Harvey
B. Malaihollo mengaku cukup puas
dengan kunjungan kerja tersebut,
pasalnya perwakilan buruh atau
karyawan, perusahaan maupun BPJS
Foto bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Foto: Eki/nvl Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan aktif berdiskusi
Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Ninik, sapaan akrab Nihayatul, dalam memaparkan catatan-catatan dari
Tua (JHT) terjadi gejolak. “Sebetulnya pertemuan di di Kantor Bupati Boyolali, masing-masing pihak tentang program
kenapa JHT ini baru bisa diambil Jateng, Kamis (24/3). JKP ini. “Saya kira kunjungan kami
ketika umur 56 tahun itu karena ada Kunjungan ini juga untuk meninjau sangat produktif. Kami tadi sudah
JKP. Dengan JKP ini ketika seseorang gambaran terhadap upaya dan mencatat masukan-masukan dari
kehilangan pekerjaannya mereka langkah strategis serta tantangan yang berbagai pihak dan tentunya ini akan
tidak perlu mencairkan JHT, tetapi dihadapi dalam penyelenggaraan menjadi PR untuk dirapatkan kembali di
hanya perlu mencairkan JKP,” terang program JKP di Kabupaten Boyolali, Komisi IX,” ujar Harvey. eki/sf

Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022 13