Page 12 - BULETIN 1193

BULETIN Parlementaria Ketenagakerjaan, hingga perwakilan

Komisi IX Nilai
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sosialisasi Program tersebut, Komisi IX DPR RI turut
serikat buruh.
Tak hanya itu, pada kunjungan

menerima berbagai keluhan pekerja
yang disampaikan oleh perwakilan
JKP di Sidoarjo
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Jawa Timur, mulai dari
kendala pencairan JKP hingga masih
Belum Optimal
adanya pekerja yang tidak terlindungi
oleh BPJS Ketenagakerjaan pun
menjadi pembicaraan dalam pertemuan
di Pendopo Delta Wibawa,
Sidoarjo tersebut.
“Kemudian kami
sudah mendengar
dari perwakilan
serikat pekerja, uneg-
uneg yang disampaikan
masalah JKP ini, apa
yang menjadi kendala.
Bagaimana yang harusnya
menjadi kewajiban
dari perusahaan bagi
pekerjanya, kemudian
apa yang menjadi hak
pekerjanya," tutup politisi
Partai NasDem itu. srw/sf

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin kunspek Komisi IX DPR RI ke Sidoarjo. Foto: Fitri/nvl

etua Komisi IX DPR RI Felly
Estelita Runtuwene menilai Komisi IX Serap Aspirasi
melalui program Jaminan
K Kehilangan Pekerjaan Pelaksanaan Program JKP di
(JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan
(BPJSK), pemerintah dapat memberi Kabupaten Boyolali
berbagai program bantuan kepada
berbagai lapisan pekerja, baik itu
pekerja yang memiliki penghasilan
tetap, maupun tidak. Sayangnya, Felly
melihat sosialisasi yang dilakukan atas omisi IX DPR RI Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
program tersebut tidak optimal. melakukan kunjungan Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
“Jadi pemerintah ini membuat kerja spesifik ke (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
program yang bagus sekali, tapi K Kabupaten Boyolali, Jawa JKP yang diselenggarakan oleh BPJS
sayangnya rakyat ini belum tahu dan Tengah, dalam rangka mendapatkan Ketenagakerjaan.
belum sadar seperti apa program gambaran secara komprehensif Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
JKP ini,” kata Felly saat memimpin terkait kesiapan dan sosialisasi Nihayatul Wafiroh memandang
kunjungan kerja spesifik Komisi terhadap program tambahan bagi sosialisasi program JKP ini penting
IX DPR ke Sidoarjo, Jawa Timur, pekerja yang terkena pemutusan untuk dilakukan, mengingat ketika
Kamis (24/3). Turut hadir dalam hubungan kerja yaitu Program dikeluarkan Peraturan Menteri
kesempatan ini, Wakil Bupati Sidoarjo Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022
Subandi, perwakilan Kementerian (JKP) yang diatur dalam Undang- tentang Tata Cara dan Persyaratan
Ketenagakerjaan, perwakilan BPJS

12 Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022