Page 11 - BULETIN 1193

Perlu Adanya Regulasi

Penambangan Timah di

Pangkal Pinang

akil Ketua Komisi
VII DPR RI Dony
Maryadi Oekon
W menilai perlu
adanya regulasi terkait dengan
penambangan timah di Pangkal
Pinang, Kepulauan Bangka Belitung,
mengenai penerapan penambangan
timah. Sehingga kegiatan
pertambangan yang berasal dari
masyarakat dan PT Timah berjalan
dengan baik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat meninjau lokasi pertambangan. Foto: Chasbi/nvl

akil Ketua Komisi ke pabrik minyak goreng Sunco milik “Di sini kami lihat memang
VII DPR RI Eddy PT Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi, mitra kerja dari PT Timah ini adalah
Soeparno menilai saat Jawa Barat, Kamis (24/3). masyarakat dan ini dibayar oleh PT
W ini komoditas minyak Eddy menambahkan, kenaikan Timah untuk menambang, tetapi
goreng masih menjadi barang langka harga minyak goreng telah terjadi banyak kendalanya jadi masyarakat ini
di pasaran. Sehingga, menyebabkan sejak akhir 2021 dan sampai saat ini (menambang) menjadi liar,” kata Doni
harga minyak goreng menjadi mahal. Ia belum terselesaikan. Dimulai sejak usai memimpin Tim Kunjungan Kerja
menduga adanya oknum-oknum nakal November 2021, harga minyak goreng Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau
yang tidak bertanggung jawab sengaja kemasan bermerek sempat naik hingga lokasi pertambangan di Pangkal Pinang,
membuat minyak goreng menjadi Rp24.000 per liter. Berdasarkan temuan Bangka Belitung, Kamis (24/3).
langka dan mahal. Terkait laporan dilapangan penyebab kelangkaan Setelah berdialog dengan
dan temuan tersebut Komisi VII DPR minyak goreng disebabkan harga beli penambang timah, politisi PDI-
RI bergerak cepat turun ke lapangan minyak mentah atau crude palm oil Perjuangan itu mengatakan bahwa para
untuk melihat langsung pembuatan (CPO) dari produsen minyak goreng penambang berkewajiban memberikan
dan pendistribusian minyak goreng yang meningkat dan masalah distribusi hasil tambangnya ke PT Timah tetapi
langsung dari pabrik. eceran yang tidak sesuai harapan yang terjadi mereka juga memberikan
“Beberapa minggu lalu minyak menjadi penyebab utama. hasil tambangnya ke pihak swasta.
goreng itu langka sekali namun “Kelangkaan dan kenaikan harga “Karena IUP (Izin Usaha
kemudian sekarang stoknya kembali ini disebabkan harga beli CPO yang Pertambangan) di bawah IUP PT Timah,
melimpah tetapi harganya mahal. Saya meningkat. Kemudian masalah distribusi maka kewajiban mereka (masyarakat)
menduga ada yang tidak beres untuk eceran ada dinamika harga. Dalam hal harus menambang dan memberikan
itu kami dari Komisi VII turun langsung ini kami akan mendalami lebih lanjut hasil tambangnya ke PT Timah. Nah
melihat pembuatan dan pendistribusian lagi bagaimana kita mengambil sikap yang terjadi hari ini mereka juga
minyak goreng untuk kita ketahui agar penyaluran minyak goreng ini menjual ke swasta kenapa dijual
apa saja yang menjadi masalahnya,” menjadi merata dan harga yang lebih ke swasta, karena ada benefit buat
pungkas Eddy saat memimpin Tim terjangkau,” pungkas politisi Partai mereka yaitu pembayaran cash on
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII RI Amanat Nasional (PAN) itu. tn/sf carry dengan nilai yang lebih mahal di
atas standardisasi,” ungkap Dony. cas/sf

Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022 11