Page 6 - BULETIN 1193

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat memimpin Tim Kunker Komisi II. Foto: Eko/nvl

BULETIN Parlementaria

Pemerintah Harus Sediakan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Layanan Publik Berkualitas

komplain dalam mengadukan
keluhan masyarakat. Bahkan
lebih baik jika tidak ada antrean,
masyarakat diberikan pelayanan
secara cepat.
Tim kunjungan kerja spesifik
Komisi II juga meninjau langsung Mal
Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah
Kabupaten Gresik. Keberadaan
MPP tersebut diharapkan bisa
meningkatkan daya saing global
dalam memberikan kemudahan
layakan di Indonesia.
Dalam kunjungan ini, Komisi II
juga menyarankan agar pemerintah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI berupaya terus meningkatkan
meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Denpasar. Foto: Oji/nvl kualitas pelayanan. Di antaranya,
dengan peningkatan kualitas
akil Ketua Komisi SDM aparatur, peningkatan
II DPR RI Luqman fasilitas penunjang, penilaian
Hakim memimpin kepuasan terhadap layanan. “Serta
W Tim Kunjungan PEMERINTAH ATAU menciptakan kebijakan-kebijakan
Kerja Komisi II ke Kabupaten Gresik. BIROKRAT HARUS yang mendukung terpenuhinya
Dalam kunjungan kerja spesifik MAMPU MENYEDIAKAN kualitas pelayanan sesuai dengan
ini, Komisi II melakukan tugas PELAYANAN PUBLIK prinsip, standar, serta azas pelayanan
pengawasan terhadap pelayanan YANG BERKUALITAS publik,” imbuh Luqman. eko/aha
publik Pemerintah Kabupaten
Gresik. Pada kesempatan ini Komisi
II menekankan pemerintah dan para Komisi II Apresiasi Layanan
birokrat senantiasa menyediakan
pelayanan publik yang berkualitas. Publik di MPP Kabupaten
“Pemerintah atau birokrat harus
mampu menyediakan pelayanan Karawang
publik yang berkualitas, yaitu terkait
prosedur pelayanan, kepastian
waktu dan biaya, ketepatan
birokrat dalam menjawab apa yang
dibutuhkan masyarakat,” papar akil Ketua permohonan atau pengajuan dari
Luqman saat memimpin rapat di Komisi II DPR RI masyarakat selama tiga bulan terakhir
Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur, Saan Mustopa sejak diresmikan pada September
Selasa (29/3). W mengapresiasi 2021. Ia menilai, keberadaan MPP
Ia juga menegaskan agar Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut mempermudah masyarakat
pelayanan publik tidak ada Kabupaten Karawang, Jawa dalam pengurusan administrasi
diskriminasi, serta selalu Barat yang telah melayani 8.672 kependudukan.
memberikan kejelasan mekanisme

6 Nomor 1193/I/IV/2022 • April 2022