Page 14 - BULETIN 1253

BULETIN Parlementaria

Peran KLHK Dipertanyakan,
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Riezky Aprilia: Apakah PP Ekspor

Pasir Laut Bisa Direvisi?

nggota Komisi IV
DPR RI Riezky Aprilia program menjaga kawasan hutan dan
lingkungan. Ia pun berharap KLHK
mempertanyakan bisa bijak dalam mengelola anggaran
bagaimana tersebut nantinya. SAYA BERHARAP KLHK
A Kementerian "Saya berharap KLHK dapat
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan perannya dengan baik DAPAT MENJALANKAN
(KLHK) mengawasi kegiatan dalam menjaga kawasan hutan dan PERANNYA DENGAN
pengerukan pasir laut pasca lingkungan, daripada menggunakan BAIK DALAM MENJAGA
ditandatanganinya Peraturan anggaran untuk hal-hal yang tidak KAWASAN HUTAN DAN
Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun produktif. Ini hanya saran dari saya LINGKUNGAN, DARIPADA
2023 oleh Presiden Joko Widodo. sebagai mitra, agar anggaran dapat MENGGUNAKAN
Diketahui, PP 26/2023 berkaitan dialokasikan dengan bijak," ujar Riezky
dengan Pengelolaan Hasil dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama ANGGARAN UNTUK
Sedimentasi di Laut. Belakangan, Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dan HAL-HAL YANG TIDAK
publik menilai PP tersebut menjadi jajaran di Komisi IV DPR, Senayan, PRODUKTIF. INI HANYA
persoalan karena mengizinkan Jakarta, pada Senin (12/6). SARAN DARI SAYA
pengerukan pasir di laut untuk Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini SEBAGAI MITRA, AGAR
diekspor. juga mempertanyakan apakah masih ANGGARAN DAPAT
Di sisi lain, ia mengungkapkan ada peluang untuk memperbaiki
keprihatinannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 DIALOKASIKAN DENGAN
kecilnya anggaran tahun 2023 tentang pengelolaan BIJAK
yang dialokasikan hasil sedimentasi laut. Diketahui,
untuk beberapa PP ini telah ditandatangani oleh PP ini jika ada masukan dan saran
Presiden Jokowi pada 15 Mei yang diberikan. Kita tidak ingin revisi
2023. UU Nomor 5 tahun 1990 (tentang
"Saya ingin memahami Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
apakah masih ada ruang dan Ekosistemnya) yang sedang
untuk memperbaiki (revisi) dibahas di Komisi IV menjadi tidak
produktif karena isu yang timbul dari
PP tersebut," papar Legislator Dapil
Sumatera Selatan I ini.
Meskipun tidak ada kaitannya
langsung dengan revisi UU Nomor
5 Tahun 1990, Riezky menyatakan
bahwa akan menjadi situasi yang lucu
jika PP-nya ternyata bertentangan
dengan UU tersebut.
"Meskipun secara hukum tidak
FOTO:EOT/PDT ada keterkaitan, namun akan terasa Scan QR
untuk berita
aneh jika ada perbedaan antara
selengkapnya
aturan di atas dengan aturan di
bawah, yaitu PP yang berantakan,"
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri KLHK, Siti Nurbaya, dan jajaran
di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/6/23). tutup Riezky. we/aha

14 Nomor 1253/I/VII/2023 • Juli 2023