Page 12 - BULETIN 1253

BULETIN Parlementaria

Arsul Sani Minta Polri
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Prioritaskan Penyelidikan

Dugaan Hukum Pidana Ponpes

Al-Zaytun

nggota Komisi III DPR "PPP memahami bahwa kasus- Jangan laporan ditampung, lalu ada
RI Arsul Sani meminta kasus dugaan penodaan agama hambatan sana-sini ndak jalan, ndak
Bareskrim Polri untuk seperti itu, selain memerlukan jelas," ujar Mahfud di Semarang,
memprioritaskan kompilasi fakta dan keterangan Kamis (29/6).
A penyelidikan dugaan saksi plus alat bukti lainnya, maka Mahfud mengatakan tidak ada
hukum pidana terkait polemik di diperlukan pula keterangan ahli. target waktu untuk penyelesaian
Pondok Pesantren (Ponpes) Al- Untuk ini kami menyarankan polemik Al-Zaytun. Dia menegaskan
Zaytun. Hal itu senada dengan Bareskrim mendengarkan para masalah Ponpes Al-Zaytun segera
pernyataan Menko Polhukam Mahfud ulama dari berbagai ormas Islam arus dituntaskan karena ada aspek pidana.
MD beberapa waktu lalu bahwa ada utama, seperti NU, Muhammadiyah, "Ndak ada, kalau hukum, ndak ada
aspek hukum pidana yang dilakukan MUI, dan yang lainnya," ujarnya. target waktunya, tetapi secepat
oleh pimpinan ponpes tersebut Seperti diketahui, Menko mungkin akan diselesaikan karena di
berinisial PG. Polhukam Mahfud Md mengatakan situ aspek pidana," ujar dia.
"PPP meminta Bareskrim Polri ada aspek hukum pidana terkait
memprioritaskan penyelidikan pidana polemik Ponpes Al-Zaytun. Dia
kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, mengatakan aspek hukum pidana
PG (Panji Gumilang). Apalagi lagi tidak boleh diambangkan.
Kemenko Polhukam telah dengan "Al-Zaytun itu ada aspek hukum
jelas mengindikasikan aspek pidana pidana, yang aspek hukum pidana
dalam kasus tersebut," kata Arsul tentu akan ditangani oleh Polri dan
kepada wartawan, Kamis (29/6). tidak akan diambangkan, tidak boleh
Arsul menilai perilaku atau ada satu perkara itu diambangkan.
ucapan Panji Gumilang patut diduga Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak.
sebagai delik pidana, setidaknya
pidana penodaan agama. "Jika Anggota Komisi III DPR RI
prioritas penanganan tidak diberikan, Arsul Sani.
PPP melihat bahwa isu-isu bahwa ada
tokoh-tokoh yang membekingi PG itu
akan dianggap sebagai kebenaran
dan ini akan membuka ruang
kegaduhan sosial yang membesar,"
ucap Politisi PPP ini.
Arsul memahami penanganan
kasus seperti polemik Al Zaytun
memerlukan kerja yang lebih dalam
mengungkap fakta. Oleh karena itu, Scan QR
untuk berita
dia menyarankan agar Bareskrim Polri selengkapnya
mendengarkan kesaksian para ulama
dari berbagai organisasi masyarakat
(ormas) Islam.

12 Nomor 1253/I/VII/2023 • Juli 2023 FOTO:JKA/PDT