Page 6 - BULETIN 1253

BULETIN Parlementaria

Gus Imin Minta KPU-Kemendagri
KORKESRA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT

Non e-KTP

perlu duduk bersama, koordinasi dan
mencari solusi untuk 4 juta DPT itu,"
tegasnya.
Di sisi lain, Gus Imin juga
meminta KPU untuk mengantisipasi
penambahan atau pengurangan
data pemilih, mengingat data yang
disebutkan oleh Kemendagri bersifat
dinamis dan masih ada waktu
hingga dua tahun ke depan. Ia juga
mengingatkan setiap penyelenggara
Pemilu untuk memaknai banyaknya
masyarakat yang akan menjadi
pemilih sebagai momentum untuk
meningkatkan penggunaan hak suara
dalam pemilu mendatang.
"Semakin banyak partisipasi
FOTO:IST/PDT masyarakat, tentu saja semakin
bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya
demokrasi tegak lurus dan berjalan
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar. sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya
tekankan penyelenggara Pemilu
harus menjamin betul hak pilih kaum
muda kita," pungkas legislator Dapil
Jawa Timur VIII tersebut.
akil Ketua politisi yang akrab disapa Gus Imin Sebelumnya, Bawaslu
DPR RI bidang melalui keterangan tertulis yang menemukan empat juta lebih warga
Koordinator diterima Parlementaria pada Selasa yang masuk DPT belum memiliki
Kesejahteraan (4/7). kartu tanda penduduk elektronik
W Rakyat Politisi Partai Kebangkitan (e-KTP). Hal ini berdasarkan hasil
(Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar Bangsa juga mendorong Komisi pencermatan pemilih potensial non
meminta pemerintah untuk segera Pemilihan Umum (KPU) untuk e-KTP berdasarkan lampiran berita
menindaklanjuti temuan Badan dapat berkoordinasi dengan Dinas acara (BA) KPU di tingkat provinsi.
Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 Kependudukan dan Catat Sipil Koordinator Divisi Pencegahan,
juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum (Dukcapil) di berbagai daerah Partisipasi Masyarakat, dan Humas
memiliki kartu tanda penduduk dan Kementerian Dalam Negeri Bawaslu, Lolly Suhenty juga
elektronik (e-KTP). (Kemendagri) untuk dapat melakukan menjelaskan jutaan DPT yang
"Saya minta pemerintah segera sinkronisasi DPT dengan data belum memiliki e-KTP merupakan
menindaklanjuti temuan Bawaslu. 4 penduduk guna menyelamatkan hak pemilih baru. Saat ini melakukan Scan QR
untuk berita
juta DPT ini tanpa e-KTP ini bukan suara jutaan pemilih baru. belum melakukan perekaman KTP selengkapnya
data sedikit, jadi betul-betul cermat "Mumpung masih ada waktu, elektronik namun telah usia 17 tahun
diatasi agar kemudian mereka bisa saya kira semua stakeholder terkait saat hari pemungutan suara pada 14
ikut berpartisipasi di Pemilu," kata seperti KPU dan juga Kemendagri Februari 2024. uc/rdn

6 Nomor 1253/I/VII/2023 • Juli 2023