Page 18 - BULETIN 1194

BULETIN Parlementaria

Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus
BKSAP • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Belum Tunjukkan Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Aceh

sampai di (istilah) Otsus itu saja.
Karena efektivitas (dana Otsus) itu
sejauh ini tidak menggambarkan yang
cukup signifikan,” urai Hafisz saat
mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP
SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi
Peran Diplomasi Parlemen Melalui
Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di
Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3).
Adapun informasi dari situs
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Direktorat Jenderal Perimbangan
Achmad Hafisz Tohir. Keuangan Kementerian Keuangan
Foto: Ridwan/nvl
(Kemenkeu), pemanfaatan Dana
Otsus Provinsi Aceh sejauh ini
ditunjukkan untuk pembiayaan
pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi
rakyat, pengentasan kemiskinan,
serta pendanaan pendidikan, sosial,
dan kesehatan. Adapun jumlah
Dana Otsus untuk Aceh pada Tahun
Anggaran 2022 telah disepakati
sebesar Rp7,5 triliun.
Padahal, lanjut politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana
otsus Aceh tersebut optimal untuk
pembangunan infrastruktur, maka
sekaligus akan dapat menekan angka
kriminalitas remaja yang disebabkan
karena kecanduan game online.
akil Ketua Badan Kerja Development Goals (SDGs) berisi 17 Pendekatan infrastruktur ini juga
Sama Antar Parlemen tujuan dari 169 target yang diharapkan akan berdampak signifikan pula bagi
(BKSAP) DPR RI tercapai pada 2030 mendatang. keterbukaan akses pendidikan dan
W Achmad Hafisz Tohir Di antara target SDGs tersebut kesejahteraan masyarakat Aceh.
menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah menghapus kemiskinan, “Karena dari infrastruktur tersebut
belum menunjukkan signifikansi mengakhiri kelaparan, dan mengurangi hasil bumi bisa diangkut. Dengan
bagi peningkatan kesejahteraan ketimpangan. “Sehingga, saya kira infrastruktur tersebut kegiatan lebih
masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia perlu suatu kajian yang lebih mendalam cepat, juga ketimpangan yang terjadi
bersama pemimpin dunia lainnya, supaya Aceh ini bisa diberikan di daerah akan bisa teratasi, sehingga
telah menyepakati rencana aksi perhatian sebagaimana mestinya. angka kriminalitas bisa terkontrol,”
global melalui Tujuan Pembangunan Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, tutup Anggota Komisi XI DPR RI
Berkelanjutan atau Sustainable dari sisi lain apakah kita hanya cukup tersebut. rdn/sf

18 Nomor 1194/II/IV/2022 • April 2022