Page 15 - BULETIN 1194
P. 15

kendala yang besar pada proyek Tol   Komisi V Dorong Kesepakatan
               MNP. Saya melihat pembebasan lahan
               di proyek MNP, koordinasinya sudah   Gubernur Jatim dan Kepala
               sangat baik dari pihak Kementerian
               PUPR, pemerintah daerah, dan juga   Daerah Terkait ‘Long Storage’
               pihak Pelindo berjalan sangat lancar dan
               baik. Sehingga kecenderungan untuk   Kalimati
               masalah pembebasan lahan, bisa teratasi
               dengan baik melalui pendekatan yang
               persuasif dengan mempertimbangkan
               sisi kemanusiaan. Hal tersebut menjadi
               kunci keberhasilan penanganan dari
               pembebasan lahan. Dimana target
               pada Juni 2023 bisa terealisasi dan bisa
               langsung beroperasi,” pungkasnya. 
                 Politisi Partai Gerindra itu berharap
               berharap lancarnya proyek di Tol
               MNP bisa dilaksanakan di daerah
               lain dan tidak hanya proyek di
               Kementerian PUPR, namun juga
               proyek di Kementerian Perhubungan.
               Bahkan pembebasan lahan Tol MNP
               ini bisa dijadikan pilot project. “Komisi
                                               Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Pemprov Jawa Timur. Foto: Eki/nvl
               V akan men-support agar Makassar
               New Port ini bisa running well, 100
               persen bekerja, juga dapat melayani     embangunan Waduk        tergantung kepada inisiatif Bu
               kebutuhan-kebutuhan masyarakat di       Long Storage Kalimati di   Gubernur Jawa Timur dan kepala
               sini. Saya harapkan hadirnya tol MNP    Kecamatan Tarik, Kabupaten   daerah kabupaten/kota. Misalnya
               ini dapat mendorong pertumbuhan   P Sidoarjo, Jawa Timur,       diusulkan kesepakatan secara MoU
               ekonomi, distribusi logistik, serta   sejatinya telah rampung pada tahun   antar stakeholder yang ada mulai
               memperlancar jalur ekspor dan impor.   2019 lalu. Namun hingga Maret 2022,   dari Pak Menteri PUPR. Setelah itu
               Dan juga bisa menjadi salah satu   proyek yang memakan anggaran   sambil menyerahkan surat untuk
               solusi dalam mengurai kemacetan bagi   sebesar Rp278,15 miliar itu belum bisa   ditandatangani, Bu Gubernur
               angkutan barang atau logistik,” harap   dirasakan manfaatnya oleh masyarakat   menyerahkan pengelolaan dari long
               legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel   setempat, lantaran belum ditetapkannya   storage itu kepada pemerintah
               III tersebut.   rni/sf          rencana induk Sistem Penyediaan Air   provinsi agar menjadi konsep SPAM
                                               Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota   regional,” papar Sigit usai memimpin
                                               oleh Gubernur Jawa Timur.       pertemuan Tim Kunjungan Kerja
                                                  Dengan belum ditetapkannya induk   Spesifik Komisi V DPR RI dengan
                                               SPAM lintas kabupaten/kota oleh   Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
                                               Gubernur Jatim, maka berdampak   di Gedung Binaloka, Kota Surabaya,
                                               pada terhambatnya Ditjen Cipta Karya   Jawa Timur, Kamis (31/3). 
                                               Kementerian Pekerjaan Umum dan     Selanjutnya, masih kata Sigit, dari
                                               Perumahan Rakyat (PUPR) dalam   SPAM regional itu dibuatkan pompa-
                                               membangun instalasi perpipaan dan   pompa untuk dialirkan ke rumah tangga,
                                               pompa untuk distribusi air kepada   sehingga masyarakat bisa merasakan
                                               masyarakat. Menindaklanjuti hal   manfaatnya. “Jadi rapat tadi saya kira
                                               tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Sigit   sudah mengerucut ya, pemerintah
                                               Susiantomo mendorong Kementerian   di minta untuk inisiatif, khususnya
                                               PUPR berkoordinasi dengan Gubernur   Kementerian PUPR inisiatif membuat
                                               Jatim guna menyelesaikan persoalan   MoU antara gubernur dan kepala
                                               tersebut, agar tidak tertunda lebih lama.   daerah,” pesan politisi Partai Keadilan
               Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Kawasan
               Industri Terpadu (KIT) di Batang. Foto: Andri/nvl  “Kami sudah berbicara dengan   Sejahtera (PKS) itu, yang juga Wakil
                                               para stakeholder yang ada. Ini tinggal   Rakyat dari dapil Jatim I.   eki/sf


                                                                                 Nomor 1194/II/IV/2022  •  April 2022  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20