Page 10 - BULETIN 1194

BULETIN Parlementaria apakah orang tersebut terlibat dalam

Bambang Heri
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Inginkan Polda Kalsel sebagai penyalahguna.
jaringan pengedar ataupun hanya
“Itu kan orang sakit, itu korban,
kalau bisa direhab, jangan sampai
lanjut. Saya mengharapkan dari Polda
Tekan Peredaran
agar jangan ada kata-kata target.
Misalnya ini harus ditangkap sekian
orang, jangan! Walaupun di Banjar
Narkoba
Baru dibangun Lapas baru, juga
tidak akan menyelesaikan masalah,”
ungkap Bambang Heri.
Selain itu, politisi Partai Golkar
ini meminta agar Polda Kalsel terus
menguatkan upaya pencegahan
nggota Komisi III DPR RI narkoba di Kalsel terus meningkat. Saya melalui sosialisasi pendekatan
Bambang Heri Purnama juga mengharapkan agar pengedar preventif kepada masyarakat akan
mengapresiasi jajaran atau bandar ditindak lebih tegas bahaya narkoba. Ia juga mendorong
A Ditresnarkoba Polda sehingga dia tidak bisa bermain lagi,” kepolisian dapat meningkatkan
Kalimantan Selatan yang telah ujar Bambang Heri saat mengikuti alokasi anggaran mendukung
mengungkap dan menggagalkan pertemuan dengan jajaran Polda kegiatan pencegahan narkoba
penyelundupan narkoba ke Kalsel. dan Kejati Kalsel di Mapolda Kalsel, ketimbang penegakan hukum.
Ia menilai, Polda Kalsel termasuk Banjarmasin, Jumat (1/4). “Lebih baik negara meningkatkan
salah satu dari jajaran kepolisian Dirinya menilai, memenjarakan anggaran pencegahan ketimbang tiap
yang banyak mengungkap, korban penyalahguna narkotika tahun anggaran untuk operasional
menangkap serta menggagalkan tidak akan menyelesaikan masalah. lapas bertambah Rp4 triliun sampai
peredaran narkoba di daerahnya. Bambang berharap ketika seseorang Rp5 triliun akibat terus bertambahnya
“Saya harapkan juga perlu ditetapkan sebagai tersangka, harus narapidana narkotika,” pungkas
adanya penekanan, jangan sampai benar-benar dilakukan asesmen Bambang Heri. es

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Polda dan Kejati Kalsel. Foto: Erman/nvl

10 Nomor 1194/II/IV/2022 • April 2022