Page 11 - BULETIN 1184

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II: MPP Smart Salatiga
Percepat Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga. Foto: Sofyan/nvl

akil Ketua Komisi di Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (3/2). rumahnya masing-masing, mengurus
II DPR RI Luqman Komisi II DPR RI diterima langsung oleh perizinan melalui mekanisme OSS
Hakim mengapresiasi Wali Kota Salatiga Yuliyanto. (Online Single Submission) yang
W kehadiran Mal Politisi Partai Kebangkitan Bangsa diterapkan oleh MPP Salatiga ini,” kata
Pelayanan Publik (MPP) Smart Kota (PKB) itu menilai, dengan adanya MPP Luqman sembari mendorong kepada
Salatiga. Menurutnya, MPP Smart Smart Salatiga ini, ada perbedaan instansi vertikal yang belum ada di MPP
memberikan kemudahan bagi signifikan dalam pengurusan izin Smart Salatiga untuk segera bergabung.
masyarakat Salatiga dalam mendapatkan maupun administrasi, dibanding sebelum Selain itu, Luqman mengapresiasi
pelayanan publik seperti pengurusan adanya MPP. Menurutnya, sepanjang kemudahan aksesibilitas yang
perizinan hingga mengurus administrasi persyaratan sudah lengkap, secara diberikan MPP Smart Salatiga kepada
pribadi. Selain itu, kehadiran MPP umum pengurusan perizinan berusaha penyandang disabilitas atau difabel.
ini menjadi bagian dari keinginan sudah sangat cepat. Bahkan dalam “Saya melihat adanya aksesibilitas bagi
pemerintah dalam reformasi birokrasi hitungan menit sudah bisa selesai. kaum penyandang difabel, aksesnya
dan memperpendek hierarki perizinan. Kendati diakui masih ada sejumlah mudah bagi difabel. SOP untuk
“Kami mengapresiasi Kota Salatiga perizinan yang membutuhkan waktu, masyarakat difabel dalam mengakses
yang cepat membangun MPP. Dengan misalnya persetujuan pendirian layanan bisa dipastikan. Kita
adanya MPP ini pelayanan kepada bangunan, karena membutuhkan menyaksikan sendiri, bagaimana jika
masyarakat menjadi lebih mudah dan rekomendasi dari dinas terkait. masyarakat difabel datang, langsung
lebih cepat, sehingga masyarakat “Tapi di luar persetujuan pendirian dapat nomor antrean. Ada petugas
maupun kemungkinan investor-investor bangunan, secara umum kita yang memprioritaskan pelayanan
untuk datang, akan mendapatkan melihat (pelayanan perizinan kepada yang lebih khusus. Sehingga bagi
kepastian oleh sistem yang terjamin,” masyarakat) sudah sangat cepat. Selain masyarakat difabel, sama sekali tidak
jelas Luqman usai memimpin Tim sangat cepat, juga bisa diakses dari luar. ada hambatan mengurus perizinan di
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR (Masyarakat) tidak arus datang ke (MPP) MPP Kota Salatiga ini,” tandas legislator
RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga, sini. Masyarakat bisa (mengakses) dari dapil Jateng VI itu. sf

Nomor 1184/IV/I/2022 • Januari 2022 11