Page 6 - BULETIN 1184

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui Penjualan Dua Eks
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA apat Paripurna DPR RI Subianto di hadapan Rapat Paripurna. Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan,

Kapal Perang RI

ke-14 Masa Persidangan III
Usai pemaparan, Wakil Ketua DPR
penjualan KRI Teluk Mandar 514 dan
Tahun Sidang 2021-2022
KRI Teluk Penyu 513 beberapa waktu
Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan
R mengesahkan persetujuan
Rapat Paripurna DPR menanyakan
atas penjualan dua unit eks kapal Laporan tersebut membahas rencana Jakarta, Selasa (8/2).
lalu.
perang, yakni KRI Teluk Mandar-514 “Komisi I telah mendengarkan kepada peserta rapat apakah
dan KRI Teluk Penyu-513. Hal ini penjelasan Menkeu dan Menhan hasil keputusan Komisi I DPR bisa
menindaklanjuti permohonan Presiden terkait kapal KRI Teluk Mandar disahkan sebagai keputusan DPR.
Joko Widodo dalam suratnya kepada dan KRI Teluk Penyu, Komisi I DPR “Kami menanyakan kepada sidang
Pimpinan pada DPR 11 Januari 2022 memutuskan menyetujui usulan terhormat, apalah penjualan barang
lalu. penjualan kapal Eks KRI Teluk milik negara KRI Teluk Mandar dan KRI
Persetujuan diberikan setelah Wakil Mandar 514 dan Kapal Teluk Penyu Teluk Penyu apakah bisa disetujui?,”
Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono 513 sesuai dengan surat Presiden tanya Dasco. “Setuju,’” jawab anggota
Suratto menyampaikan laporan RI perihal permohonan persetujuan dewan.
Komisi I DPR RI dengan Menteri penjualan barang milik negara,” kata Sebelumnya, dalam Rapat bersama
Pertahanan (Menhan) Prabowo Anton dalam laporannya pada Rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri
Pertahanan, Menteri Keuangan dan
Kepala Staf Angkatan Laut beberapa
waktu lalu, Menhan RI Prabowo
Subianto menyampaikan alasan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Anton Sukartono Suratto. Foto: Andri/nvl penjualan karena kondisi dua kapal
buatan Korea Selatan pada 1980 itu.
Menurut Menhan, secara teknis
kondisi kapal sudah tidak layak untuk
digunakan karena bangunan kapal
banyak yang keropos. “Secara
teknis bahwa kondisi material
tidak layak digunakan karena
bangunan kapal banyak
yang keropos, kata Menhan
Prabowo dalam rapat dengan
Komisi I DPR RI di Gedung
Nusantara II, Senayan,
Jakarta, Kamis (27/1).
Selain itu, Menhan Prabowo
melanjutkan "kondisi mesin
kelistrikan, peralatan navigasi
komunikasi, dan instrumen di
anjungan dua kapal tersebut
juga sudah tidak bisa digunakan.
Bahkan, menurutnya, kondisi
platform sudah tidak layak
digunakan." Tidak efisien untuk
diperbaiki atau di-replacement,”
tandas Menhan Prabowo. ann/sf

6 Nomor 1184/IV/I/2022 • Januari 2022