Page 6 - BULETIN 1142
P. 6

BULETIN            Parlementaria
              BULETIN



     KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





























              Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bertukar cenderamata dengan Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara. Foto: Andri/Nvl
              Sertifikat Tanah Elektronik Harus



              Aman dari Kejahatan Siber








                      etua Komisi II DPR RI Ahmad                             pengembangan teknologi informasi
                      Doli Kurnia Tandjung menilai                            yang memadai yang dimiliki Kantor BPN
                      Permen ATR/BPN Nomor                                    di daerah, serta memerlukan anggaran
             K 1 Tahun 2021 tentang           SECARA PRINSIP                  yang cukup besar. 
              Sertifikat Elektronik harus dilihat dari   KEBIJAKAN INI          Diakui Doli, memang secara prinsip
              berbagai aspek agar tidak berbenturan                           kebijakan ini merupakan upaya
              dengan peraturan yang sudah ada.   MERUPAKAN UPAYA              pemerintah untuk meningkatkan
              Ia mengingatkan pemerintah harus   PEMERINTAH UNTUK             pelayanan publik dan meminimalisasi
              menjamin keamanan dan kerahasiaan   MENINGKATKAN                kasus-kasus pertanahan di
              dalam implementasi program sertifikat   PELAYANAN PUBLIK DAN    Indonesia. “Namun pemerintah perlu
              tanah elektronik, terlebih saat ini masih   MEMINIMALISASI KASUS-  menjelaskan kepada publik seperti
              banyak kejahatan siber yang belum   KASUS PERTANAHAN DI         apa bentuk dokumen dan mekanisme
              terkendali secara optimal.                                      penyelenggaraan sertifikat elektronik
                “Pemerintah juga harus bertanggung   INDONESIA.               ini,” tegas politisi dapil Sumut III itu. 
              jawab penuh terhadap jaminan                                      Ia mengungkapkan, Komisi II DPR
              keamanan dan kerahasiaan dokumen   Politisi Fraksi Partai Golkar ini   RI dalam waktu dekat akan melakukan
              elektronik berupa data pemegang hak,   menjelaskan, seluruh kebijakan   rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala
              data fisik dan data yuridis bidang tanah   digitalisasi pertanahan yang dicanangkan   BPN Sofyan A Djalil. “Informasi yang kita
              masyarakat,” ujar Doli di Kantor Wilayah   oleh pemerintah perlu didukung   dapatkan dalam kunjungan kerja ini kita
              Badan Pertanahan Nasional Provinsi   dengan jumlah dan kompetensi sumber   akan tanyakan di rapat kerja tersebut,”
              Sumatera Utara, di Medan, Rabu (17/3).   daya manusia. Selain itu, perlu juga   pungkas Doli lebih lanjut.    man/es


              6   Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021                                                                                                                                                  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11