Page 7 - BULETIN 1142

BULETIN Parlementaria

Perlu Upaya Sosialisasi Proaktif

Pelaksanaan PTSL di Sumbar

im Kunjungan Kerja Spesifik mengatakan realisasi PTSL Sumbar
Komisi II DPR RI meninjau hingga saat ini baru mencapai 20,87
pelaksanaan Reforma persen dari estimasi bidang tanah
T Agraria di Provinsi Sumatera 4.677.962 ha, sementara jumlah PELAKSANAAN PTSL DI
Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil bidang terdaftar terpetakan sebanyak SUMBAR TERKENDALA
Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal 1.173.193 ha atau 25,08 persen. Adapun
menilai perlu upaya proaktif jumlah bidang belum bersertifikat STATUS TANAH
untuk mensosialisasikan program seluas 3.701.644 ha atau 79,13 persen ULAYAT YANG JUGA
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan jumlah bidang belum terdaftar BERIMBAS PADA
(PTSL) di wilayah Sumbar yang baru terpetakan yaitu 3.504.769 ha atau TERHAMBATNYA
mencapai 20,87 persen. 74,92 persen. PELAKSANAAN
“Pertemuan pada kunjungan ini kita Menurut Saiful, masyarakat belum PENGUKURAN. HAL INI
ingin melihat penyelenggaraan reforma berkenan untuk mendaftarkan tanahnya
agraria, khusunya terkait pelaksanaan melalui program PTSL dari pemerintah, DIKARENAKAN STATUS
program PTSL di wilayah Sumatera sebab status tanah masih mayoritas KEPEMILIKAN TANAH
Barat,” ujar Syamsurizal usai memimpin komunal, di samping itu tidak adanya ULAYAT BERSIFAT
pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR persetujuan dari Mamak Penghulu KOMUNAL, SEHINGGA
RI dengan jajaran Kantor Wilayah Badan Adat/Mamak Kepala Waris. MEMBUTUHKAN WAKTU
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Adapun upaya yang telah dilakukan PENGURUSAN YANG
Barat, di Padang, Rabu (17/3). pihaknya, yaitu petugas PTSL aktif
Dalam pertemuan tersebut, melakukan penyuluhan secara khusus LEBIH LAMA
mengemuka bahwa pelaksanaan dan berkesinambungan kepada Mamak
PTSL di Sumbar terkendala status Penghulu Adat/Mamak Kepala Waris
tanah ulayat yang juga berimbas untuk mendukung dan memberikan
pada terhambatnya pelaksanaan kemudahan kepada masyarakat hukum
pengukuran. Hal ini dikarenakan status adatnya terhadap tanah-tanah komunal
kepemilikan tanah ulayat bersifat didaftarkan atas nama Mamak Kepala
komunal, sehingga membutuhkan Waris dalam kaumnya.
waktu pengurusan yang lebih lama. Penerbitan sertifikat program PTSL
“Kita melihat sertifikasi dan proses ini akan didorong terus dilaksanakan
PTSL belum banyak dapat dilakukan guna memberikan kepastian
BPN Sumatera Barat karena berkenaan hukum hak atas tanah yang
dengan kesulitan dalam hal kebijakan dimiliki masyarakat dalam
tanah adat,” ucap Syamsurizal. rangka meningkatkan
Karenanya, politisi dari F-PPP ini perekonomian dan
menilai ada upaya yang harus dilakukan kesejahteraan
agar program PTSL bisa terlaksana. masyarakat. ann/sf
Dia menambahkan dalam pelaksanaan
program ini, dukungan pemerintah
daerah sangat membantu. Karenanya,
diperlukan keterlibatan pemerintah
daerah agar secara terus menerus
berperan aktif mensosialisasikan
program prioritas nasional ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Anne/Nvl
Kepala Kanwil BPN Sumbar Saiful

6 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 7