Page 4 - BULETIN 1180

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui membahas berbagai hal secara
I sistematis terhadap materi dan DIM
R
R RUU tentang Kejaksaan RI Panitia Kerja
P RUU Kejaksaan melakukan pembahasan pada tanggal
D 22-24 November 2021 bersama
- dengan Tim Panja Pemerintah.
A “Panja selanjutnya membentuk
N Menjadi UU Tim Khusus/Tim Sinkronisasi untuk
R
U melakukan perumusan dan sinkronisasi
P seluruh materi substansi yang
I
R ditugaskan oleh Panja, yang telah
A melaksanakan tugasnya pada tanggal
P
apat Paripurna DPR RI membahas RUU tentang Perubahan 2 Desember 2021,” ujar Anggota Fraksi
ke-10 Masa Persidangan II UU Kejaksaan RI tersebut bersama Partai Golkar DPR RI ini.
Tahun Sidang 2021-2022 dengan Pemerintah. Komisi III DPR RI Selanjutnya, pada tanggal 3
R dipimpin Wakil Ketua lalu menindaklanjuti penugasan ini Desember 2021, hasil kerja selama
DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dengan menggelar Rapat Kerja dengan pembahasan di Timus/Timsin telah
dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Pemerintah pada tanggal 15 November dilaporkan pada Pleno Panitia Kerja,
Ahmad menyetujui Rancangan Undang- 2021 dengan agenda pembentukan dan telah disetujui oleh Panja.
Undang (RUU) tentang Perubahan atas Panja RUU tentang Perubahan atas Beberapa substansi pembahasan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Undang-Undang Kejaksaan RI. yang mengemuka dalam RUU ini
tentang Kejaksaan Republik Indonesia Serta dilakukan penyerahan Daftar di antaranya adalah terkait usia
(RI) menjadi Undang-Undang. Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan pengangkatan jaksa dan usia
“Apakah Rancangan Undang- Undang-Undang tentang 2 Perubahan pemberhentian jaksa dengan hormat,
Undang (RUU) tentang Perubahan atas atas Undang-Undang Kejaksaan RI dari penegasan lembaga pendidikan khusus
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pemerintah. kejaksaan, perlindungan jaksa dan
tentang Kejaksaan Republik Indonesia Selanjutnya, Adies menambahkan, keluarganya, hingga kedudukan Jaksa
dapat disetujui untuk disahkan menjadi Panja RUU tentang Kejaksaan RI ini Agung sebagai Pengacara Negara dan
undang-undang?” tanya Dasco terdiri dari 33 orang dari Anggota Kuasa Hukum penanganan perkara di
kepada Anggota DPR RI yang hadir Komisi III DPR RI yang bertugas untuk Mahkamah Konstitusi (MK). rdn/sf
dalam Rapat Paripurna di Gedung
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa
(7/12). Jawaban ‘Setuju’ pun serentak
dilontarkan, diikuti ketukan palu sidang
tanda persetujuan.
Sebelumnya dalam laporannya di
hadapan Rapat Paripurna, Wakil Ketua
Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia
Kerja (Panja) RUU Kejaksaan Adies Kadir,
persetujuan ini merupakan kesepakatan
seluruh fraksi yang menerima hasil
kerja Panja yang disampaikan dalam
Rapat Kerja bersama pemerintah pada
6 Desember 2021. “Sehingga, RUU
tersebut dapat segera disampaikan
kepada Pimpinan DPR RI, untuk
dilanjutkan kepada tahap Pembicaraan
Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI,
sehingga dapat disetujui dan ditetapkan
sebagai Undang-Undang,” jelas Adies.
Adies menambahkan, berdasarkan
Surat Pimpinan DPR RI Nomor:
PW/14241/DPR RI/X/2021, Komisi III
Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan RUU Kejaksaan Republik Indonesia dari Wakil
DPR RI mendapatkan penugasan untuk Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/nvl

4 Nomor 1180/II/XII/2021 • Desember 2021