Page 5 - BULETIN 1180
P. 5
DPR Setujui
I
R
R
P RUU HKPD Menjadi UU
D
-
A
N
R
U
P
I
R
A
P
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyerahkan laporan pembahasan RUU HKPD kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Jaka/nvl
apat Paripurna DPR RI pun dijawab ‘setuju’ oleh sejumlah daya nasional yang efektif dan efisien.
menyepakati Rancangan Anggota DPR yang hadir dalam rapat “Sehingga nantinya dapat mewujudkan
Undang-Undang tentang itu, diikuti ketukan palu persetujuan. hubungan keuangan pusat daerah
R Hubungan Keuangan antara Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi yang transparan, akuntabel dan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah XI DPR RI Fathan menyampaikan berkeadilan demi peningkatan layanan
Daerah (RUU HKPD) untuk disahkan laporan terkait rapat kerja (raker) publik dan kesejahteraan nasional,”
menjadi Undang-Undang (UU). Komisi XI bersama pemerintah, dimana kata politisi PKB itu.
Sebagian besar fraksi menerima dan delapan Fraksi yakni PDI-Perjuangan, Dalam kesempatan yang sama,
menyetujui pengesahan RUU yang Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
akan mengatur mulai dari ketentuan Demokrat, PAN dan PKB menerima mewakili pemerintah menyampaikan
anggaran daerah hingga ketentuan hasil pembahasan RUU. Sedangkan regulasi yang disahkan tersebut
pajak dan retribusi daerah. Fraksi PKS menolak pembahasan RUU didesain sebagai upaya reformasi
“Kami menanyakan kepada setiap HKPD dan menyerahkan pengambilan menyeluruh. Tidak hanya dari sisi
fraksi, apakah RUU HKPD dapat keputusan selanjutnya pada fiscal resource allocation, melainkan
disetujui menjadi UU?” tanya Wakil pembahasan di Rapat Paripurna. juga memperkuat sisi belanja daerah
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Adapun kata Fathan, sistematika agar lebih efisien, fokus, dan sinergis
dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 RUU HKPD terdiri dari 12 BAB dan 193 dengan pemerintah pusat. Hal itu, guna
Masa Persidangan II Tahun 2021-2022, pasal. Ia mengharapkan beleid baru itu mewujudkan pemerataan layanan
di Gedung Nusantara II, Senayan, akan dapat memberikan manfaat dalam publik dan kesejahteraan kepada
Jakarta, Selasa (7/12). Pertanyaan itu mendorong pengalokasian sumber seluruh masyarakat. ah/sf
Nomor 1180/II/XII/2021 • Desember 2021 5
