Page 20 - BULETIN 1209

BULETIN Parlementaria

Komisi X Ingatkan
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Paksakan Kurikulum Merdeka

Dinas Pendidikan Demak Tak

Bahkan, menurut Ferdi,
pemerintah juga belum mampu
memenuhi standar guru yang
ditentukan oleh Kurikulum Merdeka
tersebut. “Kalau kita lihat variabel-
variabel pendukung kurikulum yang
pernah ada seperti KTSP (Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan) dan
Kurtilas (Kurikulum 2013), semua
memiliki dasar hukum yang jelas,
Kedua, terkait kajian akademis
kenapa kurikulum sebelumnya
harus berubah jadi kurikulum ini,”
tegas Ferdi.
“Kami mempersilahkan jika ingin
perubahan kurikulum, tapi dasarnya,
kajian akademisnya harus jelas dan
kuat. (Lalu) bagaimana dengan
tenaga pendidiknya, pustakawannya
FOTO: AYU/NVL sudah ada atau belum. Ini
merupakan hal yang sangat Penting
dalam implementasi kurikulum
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah.
merdeka belajar. Belum lagi bicara
pelatihannya. Kurtilas kemarin
nggota Komisi X Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI,” saja masih banyak yang tertinggal
DPR RI Ferdiansyah ungkap Ferdi saat Kunjungan Kerja sehingga guru banyak yang tidak
mengingatkan Dinas Reses Komisi X DPR RI ke Demak, memiliki buku teks,” kata Ferdi.
Pendidikan dan Jawa Tengah, Jumat (16/7). Dari hal tersebut, ungkap
A beberapa kepala Politisi Partai Golkar ini Ferdi, Panja Kurikulum Merdeka
sekolah di Kabupaten Demak, Jawa menjelaskan, Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan Kementerian
Tengah, untuk tidak memaksakan yang menjadi salah satu program Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
sekolah menggunakan Kurikulum pemerintah ini masih memiliki Teknologi memutuskan bahwa
Merdeka. Sebab ia menilai kurikulum banyak kekurangan, alias belum Kurikulum Merdeka ini bukan sebuah
tersebut masih memiliki beberapa siap. Kesiapan itu terlihat dari belum keharusan. “Tapi saya ingatkan di
kekurangan dalam penerapannya. adanya dasar hukum yang jelas di sini kepada kepala dinas pendidikan
“Kami ingatkan untuk dinas awal program tersebut. Belum lagi di Demak serta bapak ibu kepala
pendidikan dan seluruh kepala konsep kurikulum yang belum jelas. sekolah, jangan jadikan siswa dan
sekolah di Kabupaten (Demak) Dimana pemerintah pun belum guru korban di kemudian hari. Siswa Scan QR
untuk berita
ini untuk tidak paksakan sekolah mampu menyediakan sarana dan tidak untuk coba-coba dan guru juga selengkapnya
dan para siswa mengikuti atau prasarana (sarpras) yang dibutuhkan jangan dijadikan ladang kesalahan,”
menjalankan Kurikulum Merdeka. untuk mendukung Kurikulum pungkas legislator daerah pemilihan
Ini merupakan keputusan Panja Merdeka tersebut. Jawa Barat XI ini. l ayu/aha/sf

20 Nomor 1209/IV/VII/2022 • Juli 2022