Page 9 - BULETIN 1209

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pemanfaatan Kawasan Hutan

di Kabupaten Morowali

Perlu Kehati-hatian

“Salah satu kegiatan
pemanfaatan kawasan hutan
melalui aktivitas penambangan yaitu
dilakukan oleh PT Vale Indonesia
Tbk, yang merupakan salah
satu perusahaan pertambangan
Penanaman Modal Asing (PMA) yang
memanfaatkan kawasan hutan untuk
kegiatan eksplorasi dan operasi
produksi penambangan biji nikel,”
papar Rusdi. Politisi Partai NasDem
itu juga menerangkan bahwa PT Vale
Indonesia telah memperoleh satu
FOTO: ICHA/NVL PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha
dan enam PPKH Operasi Produksi
seluas 39.038,07 Ha.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sulteng. Diketahui, PPKH Eksplorasi dan
Produksi tersebut tersebar di tiga
provinsi Sulawesi, yaitu Sulawesi
akil Ketua tidak bisa mendapatkan PPKH Selatan, Sulawesi Tenggara,
Komisi IV DPR karena habisnya kuota,” jelas Rusdi dan Sulawesi Tengah. “Rincian
Rusdi Masse dalam Kunjungan Kerja Reses PPKH yang terletak di Kabupaten
Mappasessu Komisi IV DPR di Palu, Sulawesi Morowali (Blok Bahodopi) yaitu
W menyampaikan Tengah, Kamis, (14/7). seluas 15.521,93 Ha,” ujar Rusdi.
bahwa Komisi IV DPR RI Rusdi memaparkan, kegiatan Ia pun meminta agar seluruh
menindaklanjuti surat yang masuk pertambangan di kawasan stakeholder, memperhatikan
dari Pemerintah Kabupaten Morowali, hutan Indonesia menggunakan tingginya aktivitas pertambangan
Sulawesi Tengah, terkait kuota suatu izin khusus, yakni PPKH, di kawasan hutan. Rusdi menilai
persetujuan penggunaan kawasan yang tujuannya membatasi dan hal tersebut dapat meningkatkan
hutan (PPKH). Rusdi menekankan mengatur penggunaan sebagian dampak kerusakan lingkungan.
bahwa pemanfaatan kawasan kawasan hutan untuk kepentingan “Bahkan bisa memberikan
hutan di Morowali untuk kegiatan strategis atau kepentingan umum konsekuensi serius, tidak hanya
pertambangan perlu kehati-hatian. terbatas di luar sektor kehutanan untuk daerah setempat tetapi juga
“Kami datang ke sini (Sulteng) tanpa mengubah status, fungsi, wilayah secara global. Semangat
untuk mendengar secara langsung, dan peruntukan kawasan hutan untuk menggerakkan ekonomi
baik dari pemerintah kabupaten, tersebut. Ia menambahkan, melalui aktivitas pertambangan
pemerintah provinsi, kementerian, PPKH juga penting karena dapat dapat menghadirkan berbagai
dan PT Vale Indonesia Tbk. menghindari terjadinya enclave di macam permasalahan bila tidak Scan QR
untuk berita
Bahwa di surat tersebut kuota kawasan hutan, sebagaimana diatur mengikuti pola pengelolaan selengkapnya
PPKH sudah habis di Kabupaten dalam Undang Undang Republik hutan dan lingkungan hidup
Morowali, sedangkan masih banyak Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dengan baik,” jelas Rusdi dalam
perusahaan yang bermohon tapi tentang Kehutanan. pemaparannya. l ica/aha

Nomor 1209/IV/VII/2022 • Juli 2022 9