Page 9 - BULETIN 1235

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi III Setujui Adies Kadir

Menjadi Ketua Panja RUU MK

FOTO: EOT/PDT

Rapat Komisi III dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

apat Kerja Komisi yang diusulkan oleh DPR RI. “Dalam perkembangannya,
III DPR RI dengan “Beberapa pokok materi penting beberapa ketentuan dalam UU
Menkopolhukam RI dan dalam perubahan keempat UU MK, Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK,
MenkumHAM RI yang antara lain pertama, persyaratan sebagaimana telah beberapa kali
R dipimpin oleh Ketua batas usia minimal hakim konstitusi. diubah, terakhir dengan UU Nomor
Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto Kedua, evaluasi hakim konstitusi,” ujar 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
menyepakati Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman. Ketiga atas UU 24 Tahun 2003
DPR RI Adies Kadir menjadi Ketua Materi ketiga dan keempat tentang MK sudah tidak sesuai
Panitia Kerja (Panja) untuk membahas yang akan dibahas dalam revisi dengan perkembangan kebutuhan
perubahan keempat revisi Undang- UU MK itu adalah persoalan hukum masyarakat dan kehidupan
Undang Nomor 24 tahun 2003 mengenai unsur keanggotaan ketatanegaraan,” papar Habib.
tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Kehormatan Mahkamah Pada kesempatan yang sama
“Jadi dari meja pimpinan Konstitusi (MKMK) dan penghapusan Menkopolhukam Mahfud MD yang
mengusulkan yang pegang panja ketentuan peralihan masa jabatan mewakili pemerintah mengatakan
ini Pak Adies Kadir. Setuju?” tanya ketua dan wakil ketua Mahkamah pihaknya mengirimkan Daftar
Pacul sapaan akrab Ketua Komisi III. Konstitusi. Dalam kesempatan sama, Inventarisasi Masalah (DIM). “Besar
“Setuju,” jawab para anggota Komisi III Habiburokhman juga menyampaikan harapan kami agar kiranya RUU
yang hadir dalam rapat yang digelar hal-hal yang melatarbelakangi DPR dapat segera dilakukan pembahasan
di Ruang Rapat Komisi III, Nusantara RI mengusulkan dilakukannya revisi sesuai dengan ketentuan peraturan
II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2) UU MK. perundang-undangan. Dan setelah
Sebelumnya Anggota Komisi III Berikutnya, dia menyampaikan penyampaian ini, Izinkan saya
Scan QR DPR RI Habiburokhman memaparkan revisi UU MK ditujukan untuk sampaikan naskah yang saya
untuk berita
selengkapnya empat materi penting dalam revisi menyesuaikan aturan tersebut bacakan disertai Daftar Isian Masalah
atau perubahan keempat terhadap dengan kebutuhan hukum yang sudah kami siapkan ke sidang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun masyarakat dan kehidupan yang terhormat ini,” papar Mahfud.
2003 tentang Mahkamah Konstitusi ketatanegaraan di Indonesia. ssb/aha

Nomor 1235/IV/II/2023 • Februari 2023 9