Page 2 - BULETIN 1181

BULETIN Parlementaria

DPR Setujui RUU TPKS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sebagai RUU Inisiatif DPR hak-hak perempuan dan

anak,” imbuhnya. Puan
mengingatkan, RUU
TPKS masih harus melalui
sejumlah proses untuk bisa
nantinya disahkan sebagai
undang-undang.
Usai penetapan RUU
TPKS sebagai RUU Inisiatif
DPR, lembaga legislatif
ini nantinya akan bersurat
kepada Presiden Joko
Widodo. “Dan kami berharap
Bapak Presiden bisa segera
mengirimkan Supres (Surat
Presiden) dan DIM (daftar
inventarisasi masalah). Kami
juga menunggu Pemerintah
menunjuk Kementerian yang
akan membahas RUU TPKS
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Kresno/nvl
bersama DPR,” sebut Puan.
Setelah Supres dikirimkan,
PR RI menyetujui persetujuan oleh Puan, masing- DPR akan membahas alat kelengkapan
Rancangan Undang- masing fraksi menyampaikan telah dewan yang akan membahas RUU
Undang Tindak Pidana pandangannya terkait RUU TPKS. TPKS. Puan menyebut, pembahasan
Kekerasan Seksual Puan berharap pemerintah segera soal hal itu akan dilakukan dalam
D (RUU TPKS) sebagai menindaklanjuti keputusan ini sehingga Rapat Paripurna. “Apakah Komisi
RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini pembahasan RUU TPKS antara atau Badan Legislatif (Baleg) yang
diambil usai sembilan Fraksi DPR RI DPR dan Pemerintah dapat cepat diberi kewenangan untuk membahas
menyampaikan pandangan masing- dilaksanakan. Politisi PDI-Perjuangan RUU TPKS bersama pemerintah,
masing dalam Rapat Paripurna DPR itu juga mengucapkan apresiasi untuk nantinya akan diputuskan dalam
RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, seluruh aktivis yang memperjuangkan Rapat Paripurna,” tutur mantan
Jakarta, Selasa (18/1). Dari sembilan hak-hak dan perlindungan korban Menko Pembangunan Manusia dan
Fraksi, diketahui hanya Fraksi Partai kekerasan seksual. Khususnya bagi Kebudayaan (PMK) tersebut.
Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang tegas sejumlah aktivis perempuan yang hadir Puan berharap proses pembahasan
menolak RUU TPKS sebagai RUU pada Rapat Paripurna hari ini untuk RUU TPKS dilakukan dengan seksama.
inisiatif DPR. mendukung pengesahan RUU TPKS Ia kembali memastikan DPR akan
“Apakah RUU usul inisiatif Badan sebagai RUU Inisiatif DPR. terbuka menerima aspirasi dari
Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana “Terima kasih atas kehadiran masyarakat dalam pembahasan RUU
Kekerasan Seksual dapat disetujui teman-teman dari Jaringan Pembela TPKS. “DPR RI bersama pemerintah
menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?” Hak Korban Kekerasan Seksual yang berkomitmen menuntaskan RUU TPKS
kata Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan mengikuti sidang paripurna 18 Januari dengan sebaik-baiknya. Kita harus
Maharani. “Setuju,” jawab peserta ini. Semoga gotong royong kita memastikan korban kekerasan seksual
rapat diikuti ketukan palu sebagai bersama bisa bermanfaat bagi bangsa menerima hak-hak dan perlindungan
tanda persetujuan. Sebelum dimintai dan negara dalam memperjuangkan dari negara,” tutup Puan. hal/sf

2 Nomor 1181/I/I/2022 • Januari 2022