Page 7 - BULETIN 1181

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II Ungkap
Modus Operandi

Mafia Tanah

akil Ketua Komisi
II DPR RI Junimart
Girsang mengatakan,
W kejahatan mafia tanah
saat ini sudah bersifat extraordinary
crime dan dengan menggunakan
berbagai modus operandi. Demikian Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Andri/nvl
disampaikan Junimart dalam Rapat
Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Badan RI Syamsurizal sempat menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) yang
Pertanahan Nasional (ATR/BPN). masalah bank tanah. Ia mengaku akan terbit dan akan disampaikan
“Modusnya sesungguhnya pertama kali mendengar istilah bank penjelasannya kepada DPR. “Untuk itu
sederhana, pertama yaitu dengan cara tanah ketika pembahasan mengenai kami ingin mengetahui perkembangan
memalsukan alat hak, yakni pemutihan UU Cipta Kerja. “Maksud daripada PP yang berkaitan dengan bank tanah
lama, girik, petuk, kekitir. Yang kedua, keberadaan bank tanah dalam UU yang dijanjikan pemerintah” ucapnya.
mereka (mafia tanah) mencari legalitas Nomor 11 Tahun 2020 yaitu untuk Syamsurizal mengatakan, persoalan
di pengadilan,” urai Junimart di Ruang memberikan kemudahan berusaha. tanah yang dilakukan gangster
Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Karena memang iklim usaha di yang menjadi mafia tanah, salah
Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Indonesia sangat kacau sampai satu penyebabnya adalah belum
Politisi PDI-Perjuangan itu juga dengan hari ini,” tuturnya. sinkronnya kementerian yang satu
menyebut dugaan keterlibatan Pejabat Syamsurizal memaparkan bahwa dengan kementerian yang lain, yaitu
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam ketika ada 33 perusahaan yang keluar Kementerian Lingkungan Hidup dan
kasus pemalsuan Akta Jual Beli (AJB). dari China, sejumlah 23 perusahaan Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN.
“Ini harus ditertibkan juga. Modus bisa ditarik oleh Vietnam, 3 lari ke Disebutkan 67 persen permasalahan
lainnya yaitu dengan melakukan Thailand, 2 masuk ke Malaysia, 3 tanah ada di KLHK, dan 33 persen ada
pemalsuan atas surat kuasa menjual, ke Singapura. “Tidak satupun dari di Kementerian ATR/BPN.
membuat sertifikat palsu, dan sertifikat 33 perusahaan tersebut masuk “Kami ingin penjelasan mengenai
pengganti,” terangnya. ke Indonesia, dikarenakan iklim hal ini, karena yang kami ketahui
Dikatakan legislator dapil Sumatera usahanya belum tercipta dengan baik. mafia-mafia tanah itu bersembunyi
Utara III itu, sebuah sertifikat pengganti Maka kemudian lahirlah Omnibus ketika HGU sudah berakhir masa
bisa terbit karena ada keterlibatan Law supaya terjadi dinamisasi dan operasionalnya. Ada sisa tanah dari
orang dalam. Selain itu modus lainnya penyesuaian dengan UU yang ada yang pernah digunakan itu tidak
adalah dengan menghilangkan warkah, diluar negeri,” jelasnya. dilaporkan, atau ada sisa tanah yang
menggunakan para preman untuk Politisi Partai Persatuan terlantar, atau kelebihan (jumlah
menduduki tanah secara ilegal, dan juga Pembangunan (PPP) itu mengutarakan, luasan) tanah dari yang seharusnya
makelar tanah. “Inilah modus mafia tanah permasalahan bank tanah itu terkait tertulis dalam HGU yang diberikan.
yang bisa diidentifikasi,” ujar Junimart. dengan Badan Pertanahan Nasional Disitulah mafia tanah masuk untuk
Sementara itu dalam kesempatan (BPN). Ketika itu juga disebutkan kepentingan golongan atau pihak
yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR akan ada peraturan turunan berupa tertentu,” pungkas Syamsurizal. dep/sf

Nomor 1181/I/I/2022 • Januari 2022 7