Page 10 - BULETIN 1181

BULETIN Parlementaria

Komisi V Ingatkan Menteri Desa
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Benahi Instrumen Dana Desa

etua Komisi V DPR RI
Belanja Negara tahun anggaran 2021
Lasarus mengingatkan
PDTT tahun 2022 yang digelar secara
Menteri Desa
K Pembangunan Daerah
fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi
Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan program kerja Kementerian Desa SAYA MENGINGINKAN,
V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan,
Abdul Halim Iskandar untuk segera Jakarta, Selasa (18/1). KE DEPANNYA DAPAT
membenahi sektor pemanfaatan dana “Kelemahan yang perlu dibenahi TERLIHAT PERUBAHAN
desa. Lasarus mengungkapkan, sejauh oleh Menteri Desa adalah instrumen SECARA SIGNIFIKAN
pengamatannya saat ini berkaitan yang masih terbatas, sehingga berujung YANG DILAKUKAN
dengan instrumen dana desa masih pada pemanfaatan tenaga di Kabupaten MENTERI DESA DALAM
terdapat kelemahan terutama dari segi dalam pengelolaan dana desa.
birokrasi yang belum tersinkronisasi Sementara, Kabupaten tidak tunduk MEMBANTU PARA
dengan baik antara kementerian langsung kepada Kementerian Desa. KEPALA DESA UNTUK
dengan pemerintah daerah. Maka, saya meminta Kementerian Desa MEMAKSIMALKAN
Demikian disampaikan Lasarus saat tidak lagi mengandalkan Kabupaten DANA DESA DEMI
memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR dalam hal pemanfaatan dana desa TERWUJUDNYA
RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul seperti yang terjadi saat-saat ini,” ujar KESEJAHTERAAN
Halim Iskandar dalam rangka evaluasi Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan ini melanjutkan pernyataannya. MASYARAKAT DESA.

Legislator dapil Kalbar II itu
mendesak Menteri Desa segera
mencari formula solusi terbaik agar
dana desa yang berjumlah mencapai
sekian triliun betul-betul bisa
mendongkrak desa untuk tidak lagi
menjadi daerah tertinggal. Menteri
Desa diyakini mempunyai kemampuan
terbaik untuk melakukan pembinaan
langsung secara lebih maksimal kepada
seluruh jajaran kepala desa dalam hal
pemanfaatan dana desa.
“Saya menginginkan, ke depannya
dapat terlihat perubahan secara
signifikan yang dilakukan Menteri Desa
dalam membantu para kepala desa
untuk memaksimalkan dana desa demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
desa. APBN 2022 diharapkan menjadi
momentum adanya perubahan
tersebut. Terlebih, mengingat dana
desa merupakan uang negara yang
pemanfaatannya tidak boleh seenak-
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Arief/nvl enaknya,” pungkas Lasarus. pun/sf

10 Nomor 1181/I/I/2022 • Januari 2022