Page 14 - BULETIN 1181
P. 14
BULETIN Parlementaria bagi pasien Covid-19,” kata politisi PDI-
Kendalikan
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pandemi, Komisi terkait pelaksanaan vaksin dalam
Perjuangan itu.
Selain itu, masih kata Charles,
rangka pengawasan, Komisi IX
DPR RI mendesak Kemenkes untuk
IX Minta Kemenkes
memberikan data-data terkait vaksin
kepada Komisi IX, antara lain; jenis
vaksin yang digunakan; jumlah masing-
Siapkan Sistem
masing jenis vaksin; harga per dosis
hibah yang diterima Indonesia;
Kesehatan masing-masing jenis vaksin; Jumlah
jumlah vaksin kedaluwarsa; potensi
penghematan APBN dengan adanya
vaksin hibah dan target vaksinasi baik
primer maupun booster paling lambat
tanggal 25 Januari 2022.
“Dalam rangka melaksanakan
akil Ketua Komisi kesimpulan Rapat Kerja dengan fungsi pengawasan terhadap
IX DPR RI Charles Kementerian Kesehatan dan RDP program vaksinasi, Komisi IX DPR
Honoris mendesak dengan Badan POM dan Satgas RI mengagendakan pembentukan
W Kementerian Covid-19 di Gedung DPR RI, Senayan, Panja tentang Vaksin Covid-19,” kata
Kesehatan (Kemenkes) untuk Jakarta, Selasa (19/1). Komisi IX Charles. Kemudian, imbuh legislator
meningkatkan kesiapan sistem DPR RI juga meminta pemerintah daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
kesehatan di seluruh wilayah dan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk III itu, Komisi IX DPR RI mendesak
mensinergikan seluruh kebijakan mempersiapkan skema pembiayaan Kemenkes RI untuk segera
mitigasi pengendalian pandemi penangan pandemi berdasarkan melakukan pembayaran klaim tertagih
berdasarkan kajian ilmiah. proyeksi kasus Covid-19. tahun 2021 dari rumah sakit yang
Serta memperbaiki tata kelola Termasuk berkoordinasi dengan menyelenggarakan pelayanan Covid-19.
komunikasi publik terhadap setiap Kemeendikbudristek RI, Kemenag RI “Dan mencari jalan keluar agar
kebijakan penanganan pandemi dan Kemendagri untuk mengevaluasi klaim Covid-19 yang kedaluwarsa
Covid-19. kebijakan PTM untuk disesuaikan melalui komunikasi dengan pemangku
Demikian dengan kondisi pandemi saat kepentingan terkait dan terobosan
diungkapkan Charles ini di setiap daerah. Selain kebijakan kementerian kesehatan RI
saat membacakan itu, pihaknya juga meminta serta diselesaikan selambat-lambatnya
pemerintah mempersiapkan pertengahan tahun 2022,” katanya.
regulasi untuk mendukung Kepada Satgas Covid-19, Komisi IX
perkembangan telemedicine. DPR RI meminta Satgas mengevaluasi
“Sebagai layanan secara menyeluruh karantina dan isolasi
kesehatan yang mandiri di hotel, termasuk fasilitas dan
membantu perawatan mekanisme pengawasan.
Terkahir, kepada Badan POM,
Komisi IX DPR RI mendesak Badan
Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI POM untuk memperkuat pelaksanaan
Charles Honoris.
Foto: Azka/JK tugas dan fungsinya dalam
penanganan pandemi Covid-19 dengan
memprioritaskan dukungan terhadap
pengembangan vaksin produksi dalam
negeri melalui pendampingan dari
hulu ke hilir, sehingga dapat segera
digunakan dalam
program vaksinasi
Covid-19.
rnm/sf
14 Nomor 1181/I/I/2022 • Januari 2022
