Page 17 - BULETIN 1181

Baleg Terima Audiensi Buruh
BALEG • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terkait UU Cipta Kerja Anggota Fraksi Partai Gerindra

DPR RI ini menegaskan tak ada yang
salah dari aspirasi yang disampaikan
Partai Buruh. Hanya saja, terkait
substansi UU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan, menurut dia harus
ada keseimbangan antara buruh dan
pengusaha. Supratman mengatakan,
aspirasi seluruh stakeholder juga harus
diperhatikan. Karena tidak mungkin
dunia usaha tanpa pekerja. Begitu juga
pekerja membutuhkan dunia usaha.
DPR RI dan pemerintah akan
mencari titik tengah antara dunia
usaha dan pekerja supaya ke depan
keduanya memperoleh kesejahteraan.
“Menggolkan semua kepentingan
pengusaha dan mengabaikan
kepentingan buruh tak mungkin
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat menerima perwakilan Partai Buruh. Foto: Mentai/nvl
Pemerintah dan DPR lakukan.
Sebaliknya juga begitu, maka kita cari
etua Badan Legislasi titik tengahnya soal kepentingan itu,”
(Baleg) DPR RI Supratman sambung Supratman.
Andi Agtas menerima Supratman menambahkan, pihaknya
K perwakilan Partai Buruh “SEGALA UPAYA akan membahas sesuai keputusan
yang tengah menggelar aksi di depan YANG KITA LAKUKAN Badan Musyawarah (Bamus). “Saya
Gedung MPR/DPR/DPD RI. Salah satu belum tahu (AKD) siapa yang nanti akan
tuntutan mereka yaitu menolak revisi DALAM RANGKA membahas, karena itu tugas Bamus
Undang-Undang Nomor 11 Tahun MEMPERBAIKI TATA yang menentukan AKD mana yang akan
2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi KELOLA PELAKSANAAN membahas. Tapi yang pasti saya jamin
aspirasi tersebut, Supratman menyebut PEMBENTUKAN bahwa pembahasan ini akan dimulai
DPR menghormati dan mengikuti PERUNDANG-UNDANG dari awal dengan mendengarkan semua
putusan Mahkamah Konstitusi SESUAI MK...,” pihak,” jelasnya.
(MK). Ia memastikan DPR RI akan “Ini menjadi momentum yang baik,
menindaklanjuti putusan MK itu. dimana MK dari sisi formil mengoreksi
“Segala upaya yang kita lakukan Sebagaimana diketahui, MK telah pembuat UU untuk melakukan sebuah
dalam rangka memperbaiki tata kelola memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 proses itu menjadi lebih transparan,
pelaksanaan pembentukan perundang- tentang Cipta Kerja inkonstitusional walaupun pandangan kami selama ini
undang sesuai MK pasti DPR akan bersyarat selama tidak dilakukan sudah sangat transparan kita DPR ya.
melakukannya. UU ini cacat formil, perbaikan dalam jangka waktu dua tahun Kan dikoreksi tadi itu partisipasi publik
berarti bicara proses, nanti tuntutan setelah putusan dibacakan. Apabila, di tingkat penyusunan (pemerintah),
substansinya itu berbeda lagi,” kata dalam jangka waktu dua tahun tidak tetapi men-judgement kita kehilangan
Supratman usai pertemuan di Ruang dilakukan perbaikan, maka Omnibus Law nurani. Saya rasa enggak fair juga,”
Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sambung legislator daerah pemilihan
I, Senayan, Jumat (14/1). dinyatakan tidak berlaku. (dapil) Sulawesi Tengah itu. rnm,ann,dty/sf

Nomor 1181/I/I/2022 • Januari 2022 17