Page 8 - BULETIN 1178

BULETIN Parlementaria

RUU Kejaksaan Sebagai Upaya
I
R R
- Mantapkan Peran dan
P
D

II Kedudukan Kejaksaan
I
I
S
MI
O
K
akil Ketua Komisi III ditangani Kejaksaan, menurutnya hal
DPR RI Adies Kadir itu berbelit-belit dan menyita waktu.
menyebut Rancangan “Perlu adanya koordinasi lebih
W Undang-Undang awal terkait tentang penyidikan
(RUU) tentang perubahan atas karena selama ini sering terjadi
Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun miskomunikasi dan bolak baliknya
2004 tentang Kejaksaan Republik perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan
Indonesia perlu mengatur berbagai kemudian kembali lagi, tidak bisa
poin yang diperlukan bagi Kejaksaan masuk ke tahap penuntutan. Inilah
dalam memantapkan kedudukan dan memang perlunya diatur rentang
perannya sebagai lembaga negara metode koordinasi yang baik.
yang dapat menjalankan fungsi secara Supaya kasus-kasus yang ditangani
bebas dari pengaruh dan tekanan tidak bolak balik antara Kepolisian
pihak manapun. Kejaksaan sebelum masuk pada
Masukan dari berbagai pihak penuntutan,” terang Adies
seperti Kejaksaan Tinggi di daerah, saat menanggapi masukan
Kepolisian, stakeholder maupun dari Kajati Babel I Made
sivitas akademika pun menjadi penting Suarnawan soal perlunya
bagi perumusan RUU tersebut agar penyederhanaan proses
nantinya RUU Kejaksaan benar- penyidikan. srw/sf Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto: Fitri/nvl
benar menjadi produk legislasi yang
berkualitas dan sesuai dengan apa RUU Kejaksaan Perlu Atur Penegakan
yang dibutuhkan oleh Kejaksaan di
Indonesia ke depannya. Hukum Syariat Islam di Aceh
“Dengan dikerjakannya RUU
Kejaksaan ini, semakin ada perbaikan
dan kemajuan di tubuh Kejaksaan
Republik Indonesia,” tutur Adies saat
memimpin pertemuan Panja RUU nggota Komisi III DPR RI memadai di dalam Undang-Undang
Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan Arsul Sani mengatakan, Kejaksaan hasil revisi itu nanti,” jelas Arsul
jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Rancangan Undang- usai memimpin pertemuan Tim Panitia
Bangka Belitung di Kantor Kejati Babel, AUndang (RUU) tentang Kerja (Panja) RUU Kejaksaan Komisi III
Bangka Tengah, Jumat (19/11). perubahan atas Undang-Undang DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi
Pada pertemuan tersebut, Adies (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Aceh, di Banda Aceh, Kamis (18/11).
memberi penekanan terkait beberapa Kejaksaan Republik Indonesia juga Arsul berharap ke depan tidak
poin penting yang kerap sering perlu mengatur penegakan hukum muncul lagi persoalan mengenai tugas
menjadi hambatan bagi Kejaksaan Qanun Jinayat atau Syariat Islam yang penegakan hukum yang dilakukan
dalam menjalankan fungsi dan berlaku di Provinsi Aceh. Kejaksaan di Aceh. Hal ini mengingat
perannya. Di antaranya adalah terkait “Kami ingin memastikan hal-hal Aceh menjadi satu-satunya daerah di
perlunya koordinasi lebih awal terkait yang terkait dengan tugas penegakan Indonesia yang menerapkan Qanun
penyidikan. Ia menyoroti rantai hukum Kejaksaan yang ada di Aceh Jinayat atau Hukum Syariat Islam.
penyidikan atas kasus-kasus yang juga mendapatkan pengaturan yang “Jadi jangan sampai nanti ada yang

8 Nomor 1178/V/XI/2021 • November 2021