Page 9 - BULETIN 1178

Komisi III Apresiasi Capaian Vaksin

Covid-19 di Kalsel

ter-cover semua yang wajib vaksin,
sebagaimana perintah Bapak Presiden
bahwa akhir Desember 2021 kira-kira
sudah 70 persen. Jadi Kalsel Insya Allah
semua nanti bebas Covid lah,” harap
Pangeran.
Tercapainya percepatan penanganan
Covid-19 di Kalsel, kata politisi Partai
Amanat Nasional (PAN) tersebut,
sebagai salah satu upaya Kepolisian,
khususnya Polda Kalsel, dalam hal ini
membantu mengawasi pelaksanaan dan
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Kalsel. Foto: Kiki/nvl
pendistribusian vaksin Covid-19 kepada
masyarakat.
omisi III DPR RI mengapresiasi Saleh usai memimpin Tim Kunjungan Senada, Anggota Komisi III DPR
penanganan Covid-19 di Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bertemu RI Acmad Dimyati Natakusumah,
Kalimantan Selatan (Kalsel). dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto mengapresiasi upaya pemerintah
K Dari total penduduk Kalsel beserta jajaran dan Kepala Kejaksaan daerah, Kementerian Kesehatan, dan
sekitar 3.161.137 orang, capaian vaksinasi Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta Polda Kalsel, dalam upaya mewujudkan
dosis pertama sebanyak 1.391.813 jajaran, di Banjarmasin, Jumat (19/11). percepatan penanganan Covid-19
(44,03 persen) dan capaian dosis kedua “Dari paparan Pak Kapolda, dari di Kalsel. Menurut Dimyati, peran
sebanyak 885.697 (28,02 persen). penduduk Kalimantan Selatan 3,1 juta, aparat keamanan dalam melakukan
Demikian disampaikan Wakil Ketua dan alhamdulillah sudah mendapatkan pengawasan protokol kesehatan sangat
Komisi III DPR RI Pangeran Khairul vaksin 44 persen. Insya Allah nanti akan penting. Karena masyarakat akan patuh
apabila aparat keamanan yang terjun
mempersoalkan bahwa terkait tugas langsung dalam memantau masyarakat
Kejaksaan dalam konteks penegakan dalam melaksanakan protokol
hukum berbasis Qanun Syariah itu kesehatan.
tidak ter-cover dalam Undang-Undang “Maka oleh sebab itu harus terus
Kejaksaan,” ujar politisi Partai Persatuan digalakkan. Masyarakat itu takut
Pembangunan (PPP) ini. dengan Polisi, karena takut sehingga
Arsul menambahkan, dalam mereka betul-betul menjaga jarak,
kunjungan ini Komisi III DPR RI juga menggunakan masker, menjauhi
hendak mengetahui pandangan kerumunan, mencuci tangan dan juga
Kejaksaan Tinggi mengenai beberapa untuk hidup yang sehat. Polisi harus
isu dan aspek krusial yang ada pada hadir walaupun ini tugas pemerintah,
lembaga negara tersebut, serta hal- pemerintah pusat maupun pemerintah
hal yang perlu diakomodasi dalam daerah, maka Polisi dan Jaksa serta
pembahasan RUU Kejaksaan. “Tentu TNI harus kolaborasi konstruktif untuk
karena banyak hal yang di-cover bagaimana menyukseskan penanganan
RUU Kejaksaan, maka kami juga ingin Covid-19 termasuk vaksinasi. Kita
bertanya tentang beberapa hal atau berharap kalau bisa vaksinasi di
isu terkait RUU Kejaksaan, di antaranya seluruh Indonesia, masyarakat sudah
seperti tugas intelijen yustisial dan tervaksinasi di akhir tahun 2021,” kata
pengaturan terkait status para jaksa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Rizki/nvl sebagai aparatur negara,” imbuhnya. rr/sf tersebut. qq/sf

Nomor 1178/V/XI/2021 • November 2021 9