Page 2 - BULETIN 1228

BULETIN Parlementaria

UU KUHP Telah Serap Seluruh
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Aspirasi Masyarakat Indonesia

PR RI dan Pemerintah
secara resmi
menyepakati
Rancangan Undang-
D Undang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(RUU KUHP) untuk disetujui menjadi
UU. Seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI
dan pemerintah telah menyampaikan
pendapatnya dan menyetujui
agar UU KUHP ini dapat disahkan.
Penyempurnaan RUU KUHP secara
holistik telah mengakomodasi
masukan dari masyarakat agar tidak
terjadi kriminalisasi yang berlebihan
dan tindakan sewenang-wenang dari
penegak hukum.
Demikian disampaikan Ketua
Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto
dalam ‘Pandangan Komisi III DPR
RI Tentang Urgensi UU KUHP’ saat
konferensi pers usai Rapat Paripurna FOTO: RSB/PDT
DPR RI bersama Menkumham
Yasonna Laoly dan Wamenkumham Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dalam ‘Pandangan Komisi III DPR RI Tentang Urgensi UU KUHP’
saat konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 bersama
Edward Omar Sharif Hiariej di Menkumham Yasonna Laoly di Ruang Rapat Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta,
Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (6/12). Foto: Runi/Man
Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).
“Mengingat rumit dan luasnya 3 tahun sejak diundang- hukum pidana, penerapan asas
cakupan substansi materi UU KUHP, undangkannya UU KUHP ini pertanggungjawaban mutlak dan
sebagaimana permintaan pemerintah (tahun 2025), terutama peraturan pengganti, pengaturan jenis pidana
dalam penundaan pengesahan pelaksana dan seluruh pokok baru (pengawasan dan kerja
RUU KUHP pada Periode 2014- instrumen atau infrastruktur sosial) dan penerapan pidana mati
2019, pemerintah bersama DPR pendukungnya agar sesuai bersyarat.
telah melakukan berbagai dialog dengan tujuan untuk mencapai Sementara itu, Menteri Hukum dan
publik dan sosialisasi naskah UU kepastian hukum, keadilan dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan
KUHP ini dengan berbagai elemen kemanfaatan. KUHP yang baru saja disahkan
masyarakat terutama para akademisi Beberapa hal penting yang telah melalui pembahasan secara
dan masyarakat hukum pidana dari menjadi perkembangan baru transparan, teliti, dan partisipatif.
berbagai lembaga dan universitas, dan diatur dalam UU KUHP ini Pemerintah dan DPR telah
sehingga meningkatkan partisipasi diantaranya adalah penerapan mengakomodasi berbagai masukan
publik secara signifikan,” ujar asas legalitas materiil dan dan gagasan dari publik. RUU KUHP
Bambang Pacul, sapaan akrabnya. hukum yang hidup dalam sudah disosialisasikan ke seluruh Scan QR
Selanjutnya Komisi III akan masyarakat (living law), doktrin pemangku kepentingan di Indonesia. untuk berita
selengkapnya
terus mengawal dan mengevaluasi ultimum remedium keadilan Pemerintah dan DPR mengucapkan
persiapan dan pelaksanaan UU restoratif dan penerapan terima kasih dalam momen bersejarah
KUHP yang baru akan berlaku diversi, perluasan subyek ini,” ujar Yasonna. l pun/aha

2 Nomor 1228/II/XII/2022 • Desember 2022