Page 7 - BULETIN 1228
P. 7
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi II Nilai Sistem Pelayanan
Publik Kota Bogor Cukup Baik
yang paling dasar adalah banyaknya
etua Tim Kunjungan
ini memang sejak dahulu baik,
sudah baik, sistemnya juga sudah
proyek perizinan usaha yang
Kerja Spesifik (Kunspik)
Komisi II DPR RI
Endro Suswantoro
aturan turunan UU Cipta Kerja.
jg sudah berjalan dengan baik.
“Kalau pelayanan publik di Kota
(Hal yang perlu) peningkatan-
K Yahman menilai, terkoordinasi dengan baik, IT-nya membutuhkan penyesuaian dengan
sistem pelayanan publik Pemerintah peningkatan itu paling bagaimana itu Bogor sudah baik, sudah bagus, di
Kota Bogor sudah cukup baik dan mendorong masyarakat untuk lebih mana kementerian/lembaga banyak
bagus. Hal itu ditunjukkan dengan aktif memanfaatkan dari sistem yang yang terlibat dalam mal pelayanan
aanya dukungan digitalisasi yang sudah mapan ini,” katanya di Balai publik. Tetapi, ada salah satu hal
memadai. Namun, menurutnya, Kota Bogor, Paseban Sri Bima, Jawa yang mendasar, kaitannya bahwa
perlu juga meningkatkan tingkat Barat, Senin (5/12). banyak sekali proyek perizinan yang
kesadaran masyarakat agar dapat Selain mengevaluasi pelaksanaan harus penyesuaian dengan UU Cipta
memanfaatkan pelayanan publik sistem pelayanan publik, Kunspik Kerja atau Omnibus Law,” tandasnya.
yang sudah memadai tersebut. ini juga dalam rangka meninjau Menurutnya, perubahan-
Diketahui, Kunspik Komisi II implementasi dari UU Cipta Kerja perubahan turunan dari Omnibus
DPR RI ke Kantor Walikota Bogor dalam sistem pelayanan publik. Dari law ini butuh penyesuaian ke dalam
ini dalam rangka untuk melihat paparan yang disampaikan, kendala petunjuk pelaksanaan teknis dan
dan mendengar secara peraturan daerahnya. Karena itu,
langsung, kendala- penyesuaiannya ke dalam juklak
kendala yang dan juknis ini menjadi hambatan
dihadapi dalam yang mendasar dikarenakan perlu
menerapkan adaptasi dengan perubahan-
sistem pelayanan perubahan mendasar tersebut.
publik di Kota Endro menambahkan,
Bogor. “Kalau dengan adanya UU Cipta Kerja ini
pelayanan mengharuskan ada penyesuaian
publik di Ketua Tim Kunjungan Kerja turunannya, baik dari KemenPAN-RB
Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI
Kota Bogor Endro Suswantoro Yahman. maupun Kemendagri yang berupa
surat edaran. Sehingga, penyesuaian
ini sudah pasti berdampak
kepada perubahan-perubahan
teknis mendasar, di dalam sistem
pemerintah daerah setempat.
Sementara, Wakil Wali
Kota Bogor Dedie A. Rachim
berharap Komisi II DPR RI dapat
mengkomunikasikan seluruh
kendala-kendala yang dihadapi
Pemerintah Kota Bogor
kepada Pemerintah Pusat,
utamanya kendala
Scan QR implementasi UU
untuk berita
selengkapnya Cipta Kerja yang
terkait dengan
perizinan usaha. l
ndy/rdn
FOTO: NDY/PDT
Nomor 1228/II/XII/2022 • Desember 2022 7
