Page 9 - BULETIN 1228

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BUMN Perkebunan dan

Kehutanan Harus Berkolaborasi

untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

omisi IV DPR RI sepakat di dalam dan sekitar wilayah kerja,” perekonomian negara di sektor
meminta Holding ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI perkebunan dengan melibatkan
Perkebunan Nusantara Anggia Erma Rini saat rapat dengan petani dan pelaku usaha,” pungkas
PTPN III, Perum BUMN sektor kehutanan tersebut di Anggia.
K Perhutani, PT Inhutani Gedung Nusantara, Selasa (6/12). Selanjutnya, Ketua Komisi IV
I, dan PT Inhutani V untuk saling Oleh karena itu, mewakili DPR RI Sudin menegaskan peran
berkolaborasi. Pasalnya, kolaborasi Komisi IV DPR RI, Politisi F-PKB perkebunan bagi Indonesia. Ia
ini krusial dalam rangka pelaksanaan itu mendorong BUMN-BUMN memaparkan, perkebunan jika
program strategis pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan dikelola sebaik-baiknya, berpotensi
demi meningkatkan kesejahteraan menyelenggarakan kegiatan meningkatkan kemakmuran dan
masyarakat, baik di dalam maupun bimbingan teknis (bimtek) berupa kesejahteraan rakyat, penerimaan
sekitar wilayah kerja perusahaan. sosialisasi program berbasis devisa negara, penyediaan lapangan
“Kami ingin BUMN bidang kemasyarakatan, seperti Peremajaan kerja, perolehan nilai tambah dan
perkebunan dan bidang kehutanan Sawit Rakyat (PSR). Ia pun berharap daya saing, pemenuhan kebutuhan
meningkatkan kinerjanya, termasuk dengan rangkaian bimtek ini konsumsi dalam negeri, bahan
meningkatkan kualitas hutan dan berkontribusi peningkatan kuantitas baku industri dalam negeri, serta
kebun sebagai aset milik perusahaan. dan komoditas perkebunan. optimalisasi pengelolaan sumber
Kolaborasi juga penting untuk “BUMN ini perlu daya alam secara berkelanjutan.
meningkatkan kesejahteraan meningkatkan kinerja Dengan potensi yang besar
masyarakat yang berada untuk menghasilkan itu, Sudin ingin BUMN bidang
kuantitas dan kualitas perkebunan dan kehutanan
komoditas yang tinggi menjaga sumber daya alam
dalam mendukung yang menjadi aset perusahaan.
Terakhir, ia menekankan konflik
lahan sekitar wilayah kerja harus
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI segera diselesaikan dengan
Anggia Erma Rini.
tanpa menimbulkan polemik
berkepanjangan.
“Segera selesaikan konflik lahan
antara perusahaan dengan para
pemangku kepentingan. Kelola juga
pemberian akses, dan tingkatan
partisipasi antar-stakeholder dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di dalam dan di sekitar
Scan QR wilayah kerja perusahaan. Serta
untuk berita
selengkapnya pembiayaan dalam pengelolaan dan
pengembangan usaha pada masing-
masing perusahaan,” tandas politisi
Fraksi PDI-Perjuangan itu. l ts/rdn
FOTO: ARF/PDT

Nomor 1228/II/XII/2022 • Desember 2022 9