Page 14 - BULETIN 1248

BULETIN Parlementaria

EBT Kian Diminati, Pemerintah
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Diminta Buat Skema Besaran

Kapasitas Penggunaanya

akil Ketua
Komisi VII DPR
RI Doni Maryadi
Oekon menilai
W penggunaan
Energi Baru Terbarukan (EBT)
kian diminati masyarakat. Karena
itu, ia meminta Pemerintah untuk
membuat skema mekanisme yang
jelas terhadap besaran penggunaan
kapasitas EBT, khususnya bagi
industri dan perumahan. Hal itu
agar PLN dapat terus memenuhi
kebutuhan tersebut.
"Jadi, yang paling betul
adalah kapasitas dari industri atau
kapasitas dari rumah itu memasang
jangan melebihi dari kapasitas.
Supaya, di dalam greed ini juga FOTO:NDY/PDT
listrik kita juga jadi listrik bersih,
dan keberadaan tenaga listrik
energi baru terbarukan juga di Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon saat memimpin pertemuan dengan Direksi dan Jajaran
PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis (25/05/2023).
masyarakat juga semakin banyak,"
katanya usai melakukan pertemuan
dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN
(Persero) UID Jawa Barat, Bandung, fosil ke energi baru terbarukan. Barat, Komisi VII menilai cukup
Kamis (25/5). Sementara itu terkait dengan bagus, hanya saja perlu lebih cepat
Doni menambahkan, selama rasio elektrifikasi di Jawa Barat, masuk ke daerah-daerah terpencil
ini aturan ekspor impor terhadap berdasarkan paparan dari PT. PLN agar segera mendapatkan aliran
Energi Baru Terbarukan juga belum (Persero) UID Jawa Barat, Sukabumi listrik.
ada kejelasannya. Meskipun semula merupakan daerah yang memiliki "Aliran listrik di desa yang
PLN memiliki concern terhadap nilai rasio elektrifikasi yang masih belum sampai kemudian ada
ekspor impor EBT ini, namun rendah. swasta yang membuat ini juga
sampai hari ini PLN tidak dapat Menurut Doni, hal ini perlu memiliki harus dibikin suatu aturan
memproduksi baterai sendiri. Selain dipelajari kenapa bisa terjadi. yang jelas. Karena jangan sampai
itu, ia juga mengingatkan, bahwa Mengingat daerah Sukabumi juga akhirnya masyarakat juga terbebani
arahan Presiden Joko Widodo memiliki pembangkit. Sehingga, hal terlalu berat, either ini juga diatur
adalah pada tahun 2035-2060 ini yang perlu dicari tahu apakah dengan peraturan yang jelas Scan QR
untuk berita
Indonesia sudah harus facing out rendahnya elektrifikasi tersebut berapa mereka boleh jualannya selengkapnya
(berpaling) dari batu bara. Oleh disebabkan oleh jaringan atau atau cepat pemerintah masuk ke
karenanya, diharapkan perlahan sistem yang ada. Namun, secara dalam daerah itu untuk listrik di
Indonesia dapat transfer dari energi keseluruhan kinerja PLN UID Jawa daerah itu," tutupnya. ndy/rdn

14 Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023