Page 17 - BULETIN 1248

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Putih Sari Minta Pemda

Indramayu Berikan Perlindungan

terhadap PMI

Di tempat yang sama, Sekretaris
ekerja ke luar negeri
masih menjadi magnet Migran Indonesia (P3MI) maupun Daerah Indramayu Rinto Waluyo
pemerintah.
memikat bagi Warga “Kami ingin menghimpun data mengungkapkan Sistem pengawasan
Kabupaten Indramayu. dan informasi yang komprehensif penempatan Pekerja Migran
B Berdasarkan data dan akurat dari para pemangku Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Barat
dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kepentingan terkait peran dilaksanakan oleh Satuan Tugas
Kabupaten Indramayu, pada Pemerintah Daerah terhadap (Satgas) Perlindungan PMI. Unsur
April 2023, sebanyak 5.937 warga Perlindungan PMI di Provinsi Jawa Satgas ini di antaranya Dinas Provinsi
Kabupaten Indramayu mendaftar Barat dan Kabupaten Indramayu. dan Kab./Kota yang membidangi
menjadi pekerja migran Indonesia Serta mendapatkan gambaran ketenagakerjaan, Kepolisian,
(PMI) ke luar negeri. menyeluruh tentang kebijakan Imigrasi, Kejaksaan dan stakeholder
Tingginya jumlah warga yang telah dan akan ditempuh oleh lainnya. Satgas ini mempunyai tugas
Kabupaten Indramayu yang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan melaksanakan pengawasan PMI serta
berangkat menjadi PMI ke luar negeri Kabupaten Indramayu dalam upaya memastikan pemenuhan regulasi
menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. memaksimalkan peran Pemerintah dan perlindungan hak-hak pekerja
“Kabupaten Indramayu menjadi salah Daerah terhadap PMI,” tambahnya. migran. rnm/rdn
satu kantong terbesar penempatan
PMI di Indonesia. Sehingga, perlu
terus dilakukan pengawasan,” kata
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari
baru baru ini di Indramayu, Jawa
Barat.
Lanjut Putih, pengawasan penting
terus dilakukan untuk memastikan
agar PMI dilindungi dari berbagai
tindakan negatif. Hal itu seperti
perdagangan manusia, perbudakan
dan kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan
atas harkat dan martabat manusia,
serta perlakuan lain yang melanggar
hak asasi manusia.
“Untuk itu, kami ingin mengetahui
Perlindungan terhadap PMI, dari sejak
awal perekrutan (calon PMI), sampai
kembali lagi ke tanah air (purna PMI),”
ungkapannya
Legislator Gerindra itu
Scan QR menambahkan persoalan
untuk berita
selengkapnya perlindungan harus menjadi FOTO: RIA/PDT
prioritas utama dari para pemangku
kebijakan, baik swasta, Perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Indramayu,
Perusahaan Penempatan Pekerja Jawa Barat.

Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023 17