Page 20 - BULETIN 1248

BULETIN Parlementaria

Komisi XI Minta OJK
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Maksimalkan Realisasi

Anggaran Terkait Pengawasan

Sesuai Tupoksi

omisi XI DPR RI realisasinya jauh dari ideal. Hal itu harus mencerminkan bahwa OJK
menyoroti realisasi seperti pengawasan perilaku pelaku ini adalah badan pengawasan,
anggaran kegiatan usaha jasa keuangan baru mencapai itu tidak lebih dari itu. Karena
operasional OJK sebesar 9,9 persen serta edukasi pengawasan terhadap banyak hal
K terutama dalam hal dan perlindungan konsumen baru seperti itu asuransi, perbankan,
pengawasan yang menjadi tugas dan sebesar 4,5 persen. Politisi Fraksi IKNB sampai ke pasar modal,”
fungsi utama OJK yang dinilai belum Partai Gerindra itu pun berharap tuturnya.
optimal. Untuk itu, OJK diminta untuk OJK dapat memperbaiki dan lebih Selain laporan pelaksanaan
memaksimalkan kinerjanya dalam hal mengoptimalkan kinerjanya di anggaran, Legislator Fraksi Partai
pengawasan terlebih saat ini masih triwulan berikutnya. NasDem itu juga meminta OJK
banyak kasus-kasus di sektor jasa Senada dengan Heri, Anggota untuk memberikan laporan terkait
keuangan yang belum terselesaikan. Komisi XI Fauzi H. Amro pun pengawasan serta penanganan
Diketahui, realisasi Anggaran OJK turut meminta OJK untuk lebih terkait kasus-kasus yang terjadi
sampai bulan April 2023 ini adalah memaksimalkan anggarannya pada pelaku jasa keuangan seperti
sebesar 40,34 persen dan sejatinya terkait hal pengawasan sesuai kasus tentang sebelas asuransi
telah cukup optimal. Namun, dengan tupoksinya. “Bahwa dalam yang bermasalah dan kasus
Anggota Komisi XI DPR RI Heri konteks realisasi anggaran, realisasi perbankan yakni kebocoran data
Gunawan melihat ada ketimpangan anggaran ini kan satu. Menurut saya nasabah Bank BSI. gal/rdn
di mana realisasi kegiatan
administratif telah mencapai 46,23
persen serta pengadaan aset sebesar
12,54 persen sementara kegiatan
operasional hanya 17,95 persen.
“Dengan kondisi tersebut,
kondisi ini, ini publik bisa mengambil
kesimpulan yang kurang tepat, di
mana OJK terdekat mendahulukan
realisasi anggaran remunerasi
dibanding kinerja-kinerja
sebagaimana yang diamanatkan
dalam undang-undang,” jelas Heri
dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI
dengan Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (DK OJK), di Ruang
Rapat Kerja Komisi XI, di Gedung
Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Scan QR
untuk berita
Kamis (25/5). FOTO: MCN/PDT selengkapnya
Heri menambahkan bila diamati
lebih dalam terdapat beberapa Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner
kegiatan pengawasan yang Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/03/2023).

20 Nomor 1248/V/V/2023 • Mei 2023